Israel Tahan Dana Pajak untuk Gaza yang Dikuasai Hamas

JAKARTA - Israel akan melanjutkan transfer pendapatan pajak ke Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat yang diduduki. Namun mereka akan menahan dana untuk Gaza yang dikuasai Hamas, di mana PA membantu menutupi upah sektor publik dan membayar listrik.

Menyusul perdebatan mengenai apakah akan melakukan transfer saat Israel memerangi militan Hamas di Gaza, kabinet Israel mengatakan juga akan menahan uang untuk mengimbangi tunjangan yang dibayarkan PA kepada militan Palestina dan keluarga mereka.

Tidak ada komentar langsung dari PA, yang di masa lalu menolak untuk menerima transfer pajak yang dipangkas. PA diperkirakan menghabiskan sekitar 30% dari anggarannya di Gaza, di mana ia juga membayar program pengobatan dan bantuan sosial.

• Pendapatan Emiten Properti Hary Tanoe MNC Land (KPIG) Melambung 39 Persen pada Kuartal III-2023
• Ramai Dibahas Karena Disewa Bos Alexis untuk Ketua KPK, Apa Itu Safe House?
• Jumlah Penumpang Per Hari Kereta Cepat Whoosh Sentuh 14.200 Orang

PA yang didukung Barat menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat tetapi tidak mengelola Gaza, di mana saingan Islamis Hamas menguasai dalam perang saudara singkat pada tahun 2007. PA masih memiliki ribuan pegawai negeri sipil Gaza dalam daftar gajinya.

Menurut perjanjian perdamaian sementara, Israel mengumpulkan pajak atas nama Palestina dan biasanya mentransfernya kepada PA setiap bulan dengan persetujuan menteri keuangan. Dilansir dari Reuters, Jumat, 3 November 2023, transfer terbaru seharusnya dirilis menjelang akhir Oktober.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menolak melepaskan dana tersebut, dengan tuduhan bahwa PA mendukung pembantaian mengerikan oleh organisasi teror Nazi Hamas setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

Dia menolak sebuah permohonan dari Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang meminta agar dana tersebut disalurkan untuk membantu mengembalikan stabilitas di Tepi Barat yang sedang mengalami lonjakan kekerasan sejak serangan Hamas.

Pengumuman kabinet bahwa pendanaan untuk Gaza dan keluarga militan tampaknya mencapai kompromi antara tuntutan kedua menteri tersebut.

Presiden PA Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Kamis, 2 November 2023, bahwa Gaza menghadapi perang genosida dan pembantaian dan menuntut penghentian segera serangan Israel dan pembebasan tahanan. Dia juga mengutuk pembunuhan warga sipil di kedua sisi.

• Mengenal Jenis Putusan untuk Perkara di Mahkamah Konstitusi
• Direktur Bank Mandiri Borong Saham BMRI Rp1,08 Miliar
• Prakiraan Cuaca Besok dan Hari Ini 03 November 2023 untuk Wilayah DKI Jakarta

Bersama dengan bantuan dari donor asing, dana pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan publik PA yang kekurangan uang dan juga membantu membayar gaji pegawai negeri dan layanan lainnya di Tepi Barat.

Pada 2019, Palestina menolak uang pajak beberapa kali setelah Israel memotong jumlah tersebut atas dukungan sebelumnya kepada keluarga militan Palestina yang dipenjara atau dibunuh.