Istana Tanggapi Isu Presiden Obok-Obok PDIP, Mega Klaim Hubungannya dengan Jokowi Baik

JAKARTA - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menegaskan hubungan antara dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap baik, pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra, Jakarta, pada Senin (5/8). 

Diketahui dinamika politik belakangan sering kali memengaruhi hubungan antar tokoh, hubungan Jokowi dan Megawati juga dirumorkan bersitegang sebagai akibat dari perpecahan di Pilpres yang lalu dan kekalahan telak Calon Presiden yang diusung PDIP.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengklaim Presiden Jokowi secara aktif membuka jalur komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan berbagai tokoh bangsa, termasuk Megawati. 

"Presiden Jokowi tetap membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan siapa saja, apalagi silaturahmi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh bangsa," terang Ari dalam keterangan persnya di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta.

Menurut Ari keterbukaan ini mencerminkan komitmen Jokowi untuk membangun hubungan yang harmonis dan produktif dalam ranah politik dan sosial Indonesia untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif dan kooperatif di tengah berbagai tantangan yang ada.

• Safeguard Bea Masuk Impor Kain dan Karpet Resmi Diperpanjang
• Harga Sembako di DKI Jakarta Rabu, 07 Agustus 2024, Ikan Bandeng Naik, Cabe Rawit Merah Turun
• Harga Emas Antam Hari Ini Amblas Rp14.000 per Gram

Bantah Cawe-Cawe Urusan PDIP

 Ari Dwipayana dalam pernyataannya juga  membantah tuduhan keterlibatan Presiden Jokowi dalam perpanjangan masa jabatan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ari menegaskan bahwa informasi tersebut hanyalah gosip dan hoaks.

"Terkait dengan narasi yang diangkat dan dikembangkan oleh sebuah media yang menyebutkan Presiden cawe-cawe pada perpanjangan masa bakti pengurus PDIP, cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar," papar Ari.

Ari menambahkan, Presiden tidak membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk menilai aspek hukum terkait perpanjangan masa bakti pengurus PDIP.

Ari menjelaskan perubahan dan perpanjangan kepengurusan partai politik merupakan urusan internal yang mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing partai. 

Ia merujuk pada Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik yang menyatakan bahwa perubahan susunan kepengurusan harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan disetujui oleh Menkumham.

"Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti dari pengurus PDIP dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham yang berwenang menetapkan hal tersebut berdasarkan UU Partai Politik," saran Ari.

• Safeguard Bea Masuk Impor Kain dan Karpet Resmi Diperpanjang
• Harga Sembako di DKI Jakarta Rabu, 07 Agustus 2024, Ikan Bandeng Naik, Cabe Rawit Merah Turun
• Harga Emas Antam Hari Ini Amblas Rp14.000 per Gram

Senada dengan Ari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan  Presiden Jokowi tidak mengetahui isu cawe cawe kepengurusan PDIP tersebut, ia juga menolak tuduhan adanya campur tangan Jokowi dalam kepengurusan baru partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

"Ya ini tadi saya tunjukkan ke pak Presiden, beliau juga apa, 'oh ada berita apa ini?' gitu, padahal kita sama sekali, beliau sama sekali tidak tahu sama sekali mengenai hal itu. Jadi enggak ada sama sekali cerita itu," tegas Pratikno di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin acara sumpah jabatan pengurus DPP PDIP yang masa baktinya diperpanjang hingga 2025. 

Beberapa pengurus lama yang kembali dilantik antara lain Prananda Prabowo, Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto, dan Said Abdullah.