Jack Ma Pulang Kampung, Alibaba Bakal Pecah Perusahaan jadi Enam
- Guna menjajaki IPO dan meraup dana segar, Alibaba Grup dikabarkan akan memecah kerajaannya menjadi enam bagian
Dunia
BEIJING- Kepulangan Jack Ma ke daratan China memicu perusahaan yang dibangunnya, Alibaba Grup mengambil sebuah keputusan. Guna menjajaki IPO dan meraup dana segar, Alibaba Grup dikabarkan akan memecah kerajaannya menjadi enam bagian.
Mengutip Reuters Rabu, 29 Maret 2023, keputusan restrukturisasi terbesar yang dilakukan di Cina ini dilakukan lantaran China berjanji untuk melonggarkan tindakan keras peraturan terkait unndang-undang anti monopoli dan berbalik mendukung perusahaan swasta.
Sebelumnya, Perdana Menteri China yang baru, Li Qiang mengakui bahwa kembalinya Ma ke daratan dapat membantu meningkatkan kepercayaan bisnis di kalangan pengusaha. Ia juga mengatakan bahwa dirinya secara pribadi telah meminta sang taipan untuk untuk kembali sejak tahun lalu.
Pada restrukturisasi tersebut, pembagian alibaba menjadi enam unit meliputi Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group, dan Digital Media and Entertainment Group.
- Mudik: Kebiasaan Masyarakat Indonesia Menjelang Lebaran
- Kembangkan Talenta Digital dan IT, BRI Kembali Buka Program Management Trainee BFLP IT
- Hasil Riset Terbaru LPEM UI, Ekosistem GoTo Sumbang Rp 428 Triliun PDB Indonesia
- INFO BMKG: Prakiraan Cuaca Hari Ini 30 Maret 2023 dan Besok untuk Wilayah DKI Jakarta
Menurut analis, restrukturisasi tersebut bisa memudahkan pengawasan atas raksasa teknologi yang bisnisnya telah menjadi target regulator selama bertahun-tahun.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, akhir-akhir ini Pemerintah China memang melonggarkan pengawasan mereka terhadap sejumlah bisnis di sektor swasta. Pasalnya, Pemerintah China saat ini tampaknya tengah berupaya menopang ekonomi yang tampak terpukul setelah pembatasan ketat COVID-19 tiga tahun belakangan.
Meski demikian, sejumlah perusahaan tampak ragu-ragu menyambut pelonggaran peraturan tersebut. Pasalnya, meski membuat kelonggaran, Pemerintah China tak menunjukkan adanya kebijakan pendukung baru.