Jadi Pindah, Sri Mulyani Sudah Anggarkan Pembangunan Ibu Kota Negara Rp1,7 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2021 mencapai Rp1,7 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut terbagi ke dalam anggaran belanja masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) maupun non K/L. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Agraria dan Ruang (ATR).

“Belanja PUPR, Kemenhub, KLHK, ATR sebesar Rp800 miliar dan di dana belanja Project Development Fund (PDF) sebesar Rp900 miliar yang masuk ke non K/L,” ujar Menkeu saat konferensi pers daring APBN KITA di Jakarta, Kamis, 22 April 2021.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Ia menuturkan, anggaran tersebut digunakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan pembangunan IKN sesuai tugasnya.

“Anggaran itu selalu ada di dalam masing-masing K/L. PUPR ada belanja yg dipakai untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar di sana,” jelas dia.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur hanya 1% dari total anggaran sekitar Rp500 triliun yang berasal dari anggaran fiskal APBN. Sedangkan sisa kebutuhan anggaran akan dipenuhi dengan berbagai alternatif sumber pembiayaan.

“Insya Allah mungkin menyerap cukup besar sekitar Rp500 triliun, di mana hanya satu persen yang dari APBN, selebihnya berasal dari berbagai sumber dengan berbagai metode pembiayaan,” ujarnya.

Fadjroel mengatakan pemerintah mengharapkan groundbreaking Ibu Kota baru bisa terealisasi di 2021. Bahkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan pada 17 Agustus 2024, upacara peringatan kemerdekaan RI bisa dilakukan di Ibu Kota baru.

Rencananya, sebanyak 256.000 hektare akan menjadi lokasi IKN dan 5.600 hektare di antaranya akan dibangun menjadi kawasan pemerintahan. (SKO)