Jaga Keberlanjutan Laut, KKP Tekankan Signifikansi Izin dan Digitalisasi Data

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut dengan bijaksana yang bertujuan memberikan warisan berkelanjutan. Salah satu langkah konkritnya adalah pemberian izin dan digitalisasi menjadi kunci utama dalam memanfaatkan sektor tersebut.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, Kusdiantoro menyatakan bahwa tantangan dalam pengelolaan laut di Indonesia terus meningkat, berpotensi menimbulkan konflik terkait pemanfaatan ruang laut dan sumber daya, yang pada gilirannya dapat mengancam keseimbangan ekosistem laut.

Lantas untuk menghindari konflik yang mengancam ekosistem laut, Kusdiantoro mengajak seluruh negara di dunia untuk bijaksana dalam pengelolaan laut, dengan tujuan memberikan warisan yang berkelanjutan kepada generasi mendatang.

• Sektor Hortikultura Pulih, Zimbabwe Target Ekspor US$1 M pada 2030
• Kata Bapanas Soal Bansos Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024
• 5 Furniture Murah yang Bisa Berikan Kesan Mewah pada Rumah Anda

“Untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut, KKP melakukan pengalokasian kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut serta jasa lingkungan di ruang laut secara berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 19 November 2023. 

Kusdiantoro menguraikan bahwa penyelamatan ekologi laut menjadi prioritas utama yang sangat signifikan. Salah satu upayanya adalah melalui perencanaan pengelolaan ruang laut yang mengalokasikan setidaknya 30% untuk kawasan konservasi dan preservasi, guna mendukung keberlanjutan ekosistem laut yang krusial.

Data dan Kolaborasi

Di samping itu, pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan di ruang laut dilakukan melalui proses pemberian izin pemanfaatan ruang laut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan dasar tersebut mempunyai status hukum kuat karena tanpa kepemilikan izin dalam pemanfaatan ruang laut, maka semua perizinan kegiatan berusaha tidak dapat diproses.Top of Form

"Dalam mempersiapkan perencanaan ruang laut ke depan, Indonesia akan mengintegrasikan penggunaan Ocean Big Data dan Ocean Account," ucap Kusdiantoro. Dia menilai bahwa Ocean Account telah terbukti menjadi alat yang sangat penting, memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan mengenai cara mengukur, mengelola, dan meningkatkan sumber daya laut dengan lebih efektif. 

Asal tahu saja, KKP telah memiliki empat strategi dalam pengembangan pengelolaan ruang laut (Marine Spatial Planning/MSP) ke depan. Pertama, menerapkan digitalisasi dari perencanaan hingga pengendalian; kedua, mendukung peningkatan manajemen kesehatan laut; ketiga, mendukung implementasi ekonomi biru; dan keempat, mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut melalui transparansi dan partisipasi masyarakat. 

Untuk mendukung itu, Kusdiantoro menyebutkan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara lain, melalui pelatihan, workshop, dan pertukaran pengetahuan guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia. Kerja sama juga diperlukan dalam penyusunan pengelolaan ruang laut serta kolaborasi lintas batas dalam pengelolaan ruang laut.

"Dalam G20, telah menghasilkan Bali Leaders’ Declaration yang berisi 52 kesepakatan dan terdapat tiga isu penting yang berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan laut, yaitu ekonomi biru (blue economy), karbon biru (blue carbon) dan penanganan sampah plastik di laut," ungkapnya. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berkomitmen untuk mengelola pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi biru. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil sesuai dengan tipologi, luas wilayah, dan topografi pulau, dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Tantangan Sektor Kelautan

Selain itu, Kusdiantoro juga mencatat beberapa tantangan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, seperti masalah pencemaran sampah laut, kemiskinan di wilayah pesisir, perubahan iklim, dan praktik penangkapan ikan ilegal (IUU fishing).

Dalam mengatasi tantangan tersebut, KKP memiliki lima program prioritas pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Program-program tersebut mencakup perluasan kawasan konservasi laut dengan target mencapai 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia pada tahun 2045 (sekitar 97,5 juta hektar).

“Penerapan penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta upaya pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi masyarakat nelayan yang dikenal sebagai Bulan Cinta Laut,” jelasnya. 

"Kami yakin melalui lima prioritas ekonomi biru, sektor kelautan dan perikanan akan tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan tetap menjaga kesehatan laut dan keberlanjutan sumber daya," kata Kusdiantoro.