Jakarta Food Security Summit Kadin: Ketahanan Pangan dan Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) secara virtual pada 18-19 November 2020. Kegiatan ini sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan di Tanah Air.
Nasional
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) secara virtual pada 18-19 November 2020. Kegiatan ini sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan di Tanah Air.
JFSS tahun ini membahas sejumlah langkah, strategi dan solusi agar sektor pertanian, peternakan dan perikanan bisa menjadi tumpuan perekonomian nasional. Acara ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sekaligus menjadi pembicara.
Selama dua hari, ada empat tema besar yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut, antara lain momentum untuk mendukung petani, peternak, dan nelayan serta memaksimalkan potensi pasar domestik.
Selain itu dalam JFSS tahun juga membahas srategi ekspor Indonesia di masa pandemi dan pasca pandemi dan juga menyusun strategi baru pascapandemi.
Potensi Sektor Pangan
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, situasi dan kondisi pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian dunia dan memicu resesi ekonomi, tak terkecuali Indonesia. Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.
Terkait dengan hal itu, ia menilai sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan dapat diandalkan untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional. Menurutnya, sektor pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan, meskipun ekonomi sedang krisis.
Bahkan, sambung Rosan, dalam situasi sekarang, sektor pangan semakin strategis. Sebab, jika pangan tidak tercukupi dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas.
“Sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, sektor pangan bisa menjadi salah satu tumpuan. Sektor ini tidak terdampak besar karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan, meskipun ekonomi sedang krisis,” ujarnya dalam webinar JFSS di Jakarta, Rabu 18 November 2020.
Ia menilai, sektor pertanian perlu terus dikembangkan karena masih bertumbuh positif di saat sektor lain justru mengalami kontraksi. Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor tersebut perlu terus didorong.
Rosan menyatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam berusaha.
Rosan optimistis sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan akan terus tumbuh seiring adanya beleid yang penuh pro kontra tersebut.
“Kami juga berharap pemerintah mempercepat realisasi kebijakan insentif dan stimulus untuk petani, peternak, dan nelayan guna meningkatkan daya beli dan produktivitas, serta stimulus berupa modal kerja pasca COVID-19,” tambahnya.
Pendampingan Petani Indonesia
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky Widjaja mengatakan, pada JFSS ketiga pada 2015 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan target kepada Kadin untuk memberi pendampingan kepada satu juta petani dari sebelumnya 200.000-an petani.
Ia menegaskan bahwa Kadin Indonesia telah berhasil mewujudkan target tersebut pada awal 2020 dengan menggandeng Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro). Selanjutnya, Kadin bersama PISAgro, bertekad untuk meningkatkan pendampingan kepada dua juta petani pada 2023.
Bagi Franky, meningkatkan produktivitas para petani dan sekaligus mencapai ketahanan pangan tidaklah mudah karena ada sejumlah kendala yang harus dihadapi, mulai dari masalah pertanian hingga kelembagaan.
Kendala lain yang ia temui adalah kebijakan pemerintah menyangkut bibit dan bahan baku peternakan sapi penggemukan.
Kendati begitu, ia mengaku optimistis dapat mengatasi kendala tersebut dengan mengembangkan pola kemitraan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, perbankan, petani melalui koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai pasok terintegrasi.
Duplikasi Ekosistem Komoditas Kelapa Sawit
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan, Juan Adoe menambahkan, seharusnya ekosistem yang sudah berhasil di komoditas sawit dapat diduplikasi di komoditas strategis lainnya. Namun, ia menekankan peran penting skema public private partnership (PPP) untuk komoditas non-sawit tersebut.
Juan juga mengingatkan perlunya penetapan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja. Contohnya, di sektor peternakan, pihaknya mengusulkan ditetapkannya PP berdasarkan asas ekonomi dan protokol kesehatan veteriner. Sehingga, meningkatkan daya saing produk budidaya peternakan dalam negeri beserta produk ternak dan turunannya.
Ia menyebutkan, pasokan bibit ternak dan ternak budidaya melalui perusahaan atau perseorangan sampai saat ini tidak ada perubahan karena belum ada ketetapan terkait PP.
“Peternakan budidaya untuk penggemukan sapi juga saat ini masih terkendala karena masih menunggu penetapan PP,” kata Juan.
Selain itu, kata dia, yang diperlukan saat ini adalah sinkronisasi bahan baku peternakan dengan industri peternakan.
UU Cipta Kerja Bagi Sektor Kelautan dan Perikanan
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menilai kehadiran UU Cipta Kerja bisa menciptakan sistem birokrasi perizinan yang jauh lebih sederhana. Termasuk, di sektor kelautan dan perikanan nasional.
Yugi bilang, untuk memulai dan melanjutkan usaha di sektor kelautan dan perikanan, pelaku usaha nasional mengharapkan empat hal dari pemerintah, yakni perizinan yang sederhana, ketentuan perpajakan yang jelas, kepastian usaha, dan kepastian hukum.
“Perizinan usaha jadi sederhana, izin kapal juga bisa online, tidak rumit-rumit lagi. Kita memang harapkan agar UU Cipta Kerja ini bisa meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan” ungkapnya.
Menurut Yugi, prospek usaha di sektor tersebut masih sangat menjanjikan karena banyak potensi di sektor tersebut yang belum dimanfaatkan. Misalnya untuk budidaya berbagai komoditas perikanan.
“Saat ini kami menunggu PP maupun Peraturan Menteri sebagai petunjuk teknis tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Juknis secara detilnya untuk kemudahan berusaha ini yang memang ditunggu pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan” pungkasnya. (SKO)