Jalan Terjal Indonesia Menuju Kemandirian Pangan

JAKARTA - Sebagai negara agraris, Indonesia bergulat dengan beragam tantangan untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. 

Menghadapi tantangan ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan sebagai aspek prioritas selama pemerintahannya. Permintaan beras nasional diproyeksikan mencapai 31,2 juta ton sepanjang 2024. 

Dengan jumlah permintaan sebesar ini, pemerintah harus memastikan ketersediaan beras yang cukup untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2024 produksi beras dalam negeri ditargetkan menghasilkan 31,9 juta ton, sementara itu proyeksi impor beras mencapai 2,4 juta ton. 

Pada tahun 2023, Indonesia mencatat rekor impor beras terbesar dalam lima tahun terakhir, mencapai 3,06 juta ton. Sebagian besar impor didapatkan dari Thailand (45,12%), Vietnam (37,47%), Pakistan (10,1%), dan Myanmar (4,61%). 

Lonjakan impor ini terus berlanjut pada tahun 2024,  Bulog ditugaskan untuk mengimpor 3,6 juta ton beras hingga akhir tahun guna menambah cadangan beras pemerintah (CBP) dan menstabilkan harga.

• Harga Tiket, Jadwal dan Rute KA Bandara Adi Soemarmo - Madiun
• Multi Origin Go-To-Market, Strategi SIRCLO dalam Atasi Tantangan Logistik E-Commerce Indonesia
• Menkomdigi Tegaskan Konektivitas Digital Harus Berkeadilan

Pada periode Januari–Mei 2024 jumlah impor beras melonjak sebesar 165,27%  dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga bulan Agustus 2024, total impor beras telah mencapai 3,05 juta ton.

Impor dilakukan untuk mengatasi lonjakan harga beras, serta memastikan adanya stok yang cukup untuk melakukan intervensi harga, yang digulirkan melalui operasi pasar beras, gerakan pangan murah, serta penyaluran bantuan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Namun, pemerintah menyadari bahwa ketergantungan terhadap impor tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Situasi ini membuat Presiden Prabowo mencanangkan kebijakan swasembada pangan  untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya beras.

Swasembada Beras Prabowo

Prabowo menempatkan swasembada beras sebagai kebijakan prioritas. Prabowo menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor dengan mendorong produksi beras dalam negeri yang berkelanjutan. 

Pemerintah merespons kebutuhan swasembada beras dengan mengalokasikan Rp139,4 triliun untuk program ketahanan pangan pada tahun 2025. Naik 21,9% dari anggaran tahun sebelumnya diera presiden Jokowi. 

Kenaikan anggaran ini dimaksudkan untuk memperkuat infrastruktur pertanian, memperbaiki sistem irigasi, serta menyediakan bantuan pupuk dan benih bagi petani. 

• Harga Tiket, Jadwal dan Rute KA Bandara Adi Soemarmo - Madiun
• Multi Origin Go-To-Market, Strategi SIRCLO dalam Atasi Tantangan Logistik E-Commerce Indonesia
• Menkomdigi Tegaskan Konektivitas Digital Harus Berkeadilan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menggelar rapat koordinasi untuk menyisir anggaran ketahanan pangan di berbagai kementerian/lembaga (K/L) guna memastikan alokasi dana benar-benar efektif dan terarah.

”Target swasembada pangan untuk tahun 2028-2029 itu menyebar, baik dari sisi kewenangan maupun anggarannya. Anggarannya ternyata cukup besar yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Ini perlu disatukan dalam kerja sama yang kuat,” terang Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, dilansir Senin, 4 November 2024.

Keberhasilan program swasembada beras tidak hanya berarti kemandirian pangan, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional, seperti meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong stabilitas harga yang lebih baik.