<p>Total investasi untuk pembangunan ruas tol Banda Aceh—Sigli dengan total panjang 74 kilometer sebanyak enam seksi ini adalah sebesar Rp12,35 Triliun dengan biaya konstruksi sebesar Rp8,99 triliun. / Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr</p>
Industri

Jalan Tol Pertama Aceh Siap Beroperasi Akhir Juni 2020

  • JAKARTA – Pemerintah siap mengoperasikan jalan tol pertama di Provinsi Serambi Makkah Aceh ruas Banda Aceh-Sigli seksi IV tepatnya Blang Bintang-Indrapuri pada akhir Juni 2020. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ada empat ruas tol baru yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Keempat tol yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional […]

Industri
wahyudatun nisa

wahyudatun nisa

Author

JAKARTA – Pemerintah siap mengoperasikan jalan tol pertama di Provinsi Serambi Makkah Aceh ruas Banda Aceh-Sigli seksi IV tepatnya Blang Bintang-Indrapuri pada akhir Juni 2020.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ada empat ruas tol baru yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Keempat tol yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) rencananya akan mulai dioperasikan pada akhir Juni 2020.

“Pembangunan infrastruktur terus berjalan dalam masa Pandemi COVID-19. Pada Juni 2020, Insya Allah, bisa diresmikan ruas Banda Aceh—Sigli seksi IV sepanjang 14 kilometer. Sekarang sedang uji laik fungsi sebagai syarat pengoperasiannya,” kata dia dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Jumat, 12 Juni 2020.

Dengan rampungnya seksi IV Indrapuri-Blang Bintang akan meningkatkan konektivitas dari Banda Aceh ke Sigli dan sebaliknya dari Sigli-Indrapuri ke Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang berada di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

Total investasi untuk pembangunan ruas tol Banda Aceh—Sigli dengan total panjang 74 kilometer sebanyak enam seksi ini adalah sebesar Rp12,35 Triliun dengan biaya konstruksi sebesar Rp8,99 triliun.

Manajemen PT Hutama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan menggarap proyek Tol Trans Sumatra mencatat, progres fisik pembangunan jalan tol ruas Blang Bintang-Indrapuri telah mencapai 99,55%.

Saat ini ruas jalan tol sepanjang 13,5 kilometer itu tengah dilakukan uji kelaikan dan kelengkapan rambu lalu lintas. Hutama Karya berharap jalan tol tersebut dapat segera dioperasikan.

Empat lembaga penguji meliputi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktorat Jenderal (DiItjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri).

Sebagian pekerjaan yang belum tuntas antara lain penyambungan badan jalan tol yang berada di pintu masuk di Indrapuri dengan jalan nasional. Penyambungan tersebut akan dikerjakan pekan ini, lantaran proses pembebasan lahannya baru selesai dibayarkan.

Menteri PUPR menjelaskan menjelaskan pembangunan jalan tol tersebut telah dimulai sejak akhir 2018. “Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 kilometer ini merupakan salah satu ruas Tol Trans Sumatera yang menjadi PSN,” kata dia.

Dengan dibangunnya jalan tol ini akan memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli menjadi hanya satu jam perjalanan. Sebelumnya, waktu tempuh kedua kota tersebut mencapai 2-3 jam dengan kondisi jalan yang berkelok-kelok melalui perbukitan.

Selanjutnya dikatakan Menteri Basuki, ruas tol yang ditargetkan akan beroperasi tahun ini adalah ruas Pekanbaru—Dumai sepanjang 131 kilometer yang saat ini sedang dalam proses uji laik fungsi.

Tol Pekanbaru-Dumai dibangun dengan total biaya investasi Rp16,21 triliun. Tol ini merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra sepanjang 2.799,3 km yang membentang dari Lampung hingga Aceh.

Ruas Tol yang terbagi menjadi enam seksi ini akan meningkatkan konektivitas Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju.

Pada seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan, telah disiapkan empat terowongan perlintasan gajah sebagai bentuk harmonisasi infrastruktur dengan alam. (SKO)