Jangan Kambinghitamkan PSBB Jakarta Kalau Nanti Resesi

JAKARTA – Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menganggap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta tidak bisa dikambinghitamkan atas resesi yang hampir pasti melanda Indonesia pada kuartal III-2020.

Enny menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak punya pilihan untuk tidak kembali melaksanakan PSBB.

Selain itu, resesi juga tidak terelakkan karena Indonesia terlanjur minus 5,32% pada kuartal kedua tahun ini.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Dengan atau tanpa PSBB Jakarta, Indonesia sudah pasti resesi,” kata Enny saat dihubungi TrenAsia.com, Jumat, 11 September 2020.

Terkait sumbangan PSBB Jakarta terhadap kontraksi produk domestik bruto (PDB) nasional pada kuartal ketiga, Enny yakin kontribusinya tidak akan signifikan.

Hal itu disebabkan oleh jarak antara pemberlakuan PSBB dengan penutupan kinerja kuartal III hanya sekitar dua minggu. Durasi yang sempit itu tentu tidak akan banyak menggeser kontraksi ekonomi.

Nasib Jakarta

Namun, meski tidak banyak berdampak di kuartal ketiga, PSBB tentunya berperan pada kinerja kuartal IV tahun ini. Tahun ini, ekonomi Ibu Kota masih positif di level 5,06%. Sayangnya, dunia seketika berbalik dengan kontraksi yang menimpa Jakarta hingga 8,22%.

Jika tidak segera diambil tindakan yang komprehensif, Indonesia dapat diembargo ekonomi, bukan hanya 59 negara tapi bisa jadi seluruh dunia. Hal ini yang akan menimbulkan ketakutan para investor, meskipun saat ini iklim investasi relatif terkendali.

Dampak Salah Kaprah

Menurutnya, ini merupakan dampak salah kaprah pemerintah sejak awal yang cenderung mengutamakan sektor ekonomi. Padahal, tidak ada dikotomi antara kesehatan dan ekonomi, karena keduanya memiliki konsekuensi yang saling terkait.

“Selama kesehatan tidak tertangani, mustahil ekonomi kita bisa normal. Bahkan akan memburuk,” tegas dia.

Dengan begitu, harusnya sudah tidak ada lagi perdebatan antara ekonomi dan kesehatan soal PSBB Jakarta. Untuk menyesuaikan keadaan, sektor ekonomilah yang harus adaptif terkait protokol kesehatan.

Permasalahan yang terjadi saat penyelenggaraan PSBB lalu sebetulnya muncul dari ketidakpatuhan dan ketidakkompakan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Termasuk juga pengawasan aturan itu sendiri, Enny mengakui pemerintah lemah dalam hal penegakkan hukum. Sehingga tidak menimbulkan kedisiplinan dan efek jera dari berbagai ‘teguran’ yang diberikan.

Ke depan, Pemprov DKI harus memastikan adanya perbaikan pengawasan kebijakan selama PSBB, seperti pengadaan reward and punishment. Misalnya, pemerintah menyiapkan insentif bagi wilayah atau sektor yang berhasil mematuhi aturan dan menekan laju penularan.

Sebaliknya, hukuman dapat berupa pencabutan terhadap 11 sektor yang menjadi pengecualian. Hal ini dimungkinkan untuk memberikan efek jera apabila ada sektor pengecualian PSBB yang justru lengah dan menjadi klaster baru COVID-19.