Jejak Anggaran Kementerian PUPR yang akan Dipisah Era Prabowo

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto diketahui memiliki rencana untuk membentuk Kementerian Perumahan. Rencana ini akan membuat Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan kembali berdiri terpisah.

Bahkan Adik Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah menganggarkan sebesar Rp53 triliun

Artinya rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35% dari pagu anggaran Kementerian PUPR di tahun 2024 ini yang nilainya mencapai Rp146,98 triliun. Sedangkan pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR bernilai Rp164,39 triliun.

Dari masa kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi),  anggaran Kementerian yang dipegang oleh Basuki Hadimuljono ini kebanyakan justru dipangkas.

• Siap Siaga! Bank Mandiri Serahkan Bantuan ke Basarnas dan Bentuk Tim Emergency Response
• Menelisik Dampak ketika Pekerjaan Mitra Ojol Diformalisasi
• DPN APTI Menilai PP 28/2024 Akan Ciptakan Kemiskinan Baru

Anggaran Kementerian PUPR dalam lima tahun terkahir

2019

Pada tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp121,94 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan termasuk pengusahaan penyediaan rumah serta pembiayaannya, industri konstruksi yang kompetitif, sinergi pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel.

Penyerapan anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 masih menunjukkan hasil yaitu sebesar 83,05% atau Rp101,2 triliun, namun penyerapan tersebut menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu 89,31%.

Jika dirinci, dari Rp101,2 triliun ini meliputi belanja modal Rp65,7 triliun, lalu disusul belanja barang Rp32,7 triliun dan terakhir belanja pegawai Rp2,82 triliun.

2020

Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan penurunan alokasi anggaran sebesar Rp120,2 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air Rp43,9 triliun, pembangunan konektivitas sebesar Rp42,49 triliun, infrastruktur pemukiman Rp22 triliun dan infrastruktur perumahan Rp8,48 triliun.

Lebih jauh PUPR juga mengalokasikan paku anggaran 2020 untuk pembinaan konstruksi, pengembangan sumber daya manusia penelitian dan pengembangan serta pengembangan infrastruktur wilayah, pengawasan dan dukungan manajemen.

Dari besaran awal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami realokasi anggaran sebesar Rp44,58 triliun sehingga DIPA Kementerian PUPR menjadi Rp75,63 triliun.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

2021

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp143,5 triliun.

Sementara realisasi pagu anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2021 lalu mencapai Rp143,5 triliun. Anggaran tersebut terserap 94,4% dari anggaran yang dimiliki sebanyak Rp152,1 triliun.

2022

Pagu anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2022 mencapai Rp100,6 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan pagu anggaran tahun 2021 yang mencapai Rp143,5 triliun.

Ada lima rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, antara lain untuk sektor SDA akan memanfaatkan anggaran Rp41,2 triliun.

Untuk sektor Jalan dan Jembatan, memanfaatkan anggaran mencapai Rp39,7 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 354 km jalan baru seperti Manado Outer Ring Road III dan Jalan Akses Jembatan Holtekamp, pembangunan 23.715 meter jembatan, pembangunan 1.072 meter flyover/underpass, serta pembangunan 9,2 km jalan tol, antara lain Serang–Panimbang dan Semarang-Demak.

Selaian itu, sektor Permukiman akan memanfaatkan anggaran mencapai Rp12,5 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan 1.637 liter/detik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk 8.410 Kepala Keluarga, Sistem Pengelolaan Persampahan untuk 21.000 Kepala Keluarga (KK).

Untuk sektor Perumahan akan memanfaatkan anggaran mencapai Rp5,1 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 5.141 unit, pembangunan rumah khusus (rusus) sebanyak 1.823 unit, bantuan rumah swadaya untuk 101.250 unit yang tersebar di 34 provinsi, dan pembangunan 20.500 unit prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di 34 provinsi. Selain itu, ada dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya mencapai Rp2,1 triliun.

2023

Tahun 2023 pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp125,22 triliun mengalami penambahan sebesar Rp39,17 triliun, sehingga menjadi Rp164,39 triliun.

Program belanja infrastruktur TA 2023 Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

Selain itu, Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun. Sementara kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,3 triliun.

Selanjutnya di bidang permukiman dianggarkan pada 2023 sebesar Rp25 triliun. Kemudian di bidang Perumahan anggaran sebesar Rp6,9 triliun untuk pembangunan 3.535 unit rumah susun, 26.260 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 145.000 unit bantuan rumah swadaya. Tidak kalah penting, kegiatan Padat Karya Tunai untuk membuka lapangan kerja di desa, pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp14,98 triliun, dengan target serapan tenaga kerja  743 ribu orang.

2024

Di masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 menjadi Rp147,3 triliun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di angka Rp164,39 triliun.