Jelang Akhir Tahun, Belanja PEN Pemda Masih Loyo

JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) dan pemerintah pusat masih rendah. Padahal, waktu untuk penyerapannya hanya tinggal kurang lebih dua bulan jelang penutupan akhir tahun.

Untuk itu, Sri Mulyani berharap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang tersisa 2,5 bulan ini dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi terutama dari sisi permintaan (demand).

“Dengan demand yang mulai meningkat selanjutnya berfokus kepada sisi penawaran (supply) untuk menjaga target inflasi akan tetap pada tingkat yang diinginkan,” kata Sri Mulyani, Jumat, 23 Oktober 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Dari sisi kesehatan dari Rp30,4 triliun belanja kesehatan di tingkat daerah hingga akhir September baru Rp13,3 triliun yang dibelanjakan. Untuk jaring pengaman sosial di daerah dari anggaran Rp22,8 triliun baru Rp11,7 triliun atau sekitar 51%.

Artinya, masih ada kuota 49% yang harus direalisasikan. Angka ini seharusnya bisa sangat membantu masyarakat di daerah. Untuk dukungan ekonomi masyarakat dari angka Rp19,24 triliun dari APBD-APBD baru dibelanjakan Rp2,6 triliun sampai dengan akhir September atau baru sebesar 13,7%.

Dongkrak Pergerakan Ekonomi

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah mengurangi dampak negatif COVID-19. Langkah-langkah yang dilakukan dari sisi pemulihan ekonomi ditujukan untuk menyelesaikan atau mendorong kembali sisi permintaan maupun sisi penawaran.

“COVID-19 menyebabkan sisi permintaan yang sebagian besar ditentukan dari sisi konsumsi mengalami tekanan sangat besar,” ujarnya.

Pada kuartal II-2020, perekonomian nasional kontraksi hingga 5,32%. Sementara konsumsi pemerintah pada kuartal kedua belum cukup cepat untuk bisa menetralisir itu. Terhambatnya konsumsi pemerintah disebabkan oleh tingkat keparahan pandemi yang tinggi dan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Sementara dari APBN dan APBD masih dalam proses perubahan, sehingga konsumsi pemerintah pada kuartal kedua mengalami kontraksi 6,9%,” ungkap Menkeu.

Ia juga menyatakan upaya pemerintah untuk mendukung usaha kecil dan menengah memiliki banyak halangan atau kendala. Yaitu di sisi non anggaran yang perlu untuk diatasi agar dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD.

“Inilah yang kita akan coba lakukan bersama-sama diantara para menteri maupun dengan Bank Indonesia untuk bersama-sama menjaga kinerja ekonomi tidak hanya dari sisi makro ekonomi namun juga dari sisi mikro dan bahkan kepada sektor rumah tangga,” pungkasnya.