<p>Karyawati menunjukkan mata uang rupiah dan dolar di kantor cabang Bank Mandiri, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>
Industri

Jelang Bagi THR, Ini Jurus Pemerintah Pacu Konsumsi Masyarakat

  • Pemerintah Indonesia menangkap sinyal perbaikan konsumsi rumah tangga menjelang bulan Ramadan tahun ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, hal ini merupakan efek dari sentimen fiskal pemerintah untuk memacu konsumsi rumah tangga.

Industri
Muhamad Arfan Septiawan

Muhamad Arfan Septiawan

Author

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menangkap sinyal perbaikan konsumsi rumah tangga menjelang bulan Ramadan tahun ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, hal ini merupakan efek dari sentimen fiskal pemerintah untuk memacu konsumsi rumah tangga.

“Indeks keyakinan konsumen kita terus membaik, akan kita dukung dengan sentimen pemerintah agar makin banyak yang mau belanja. Terlebih, konsumsi rumah tangga itu kan berkontribusi hingga 57% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) kita,” kata Febrio dalam Indonesia Macroeconomic Updates, Kamis 8 April 2021.

Untuk meneruskan tren ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran tahun ini. Target pemerintah, ada Rp250 triliun dana diharapkan beredar di masyarakat jelang Lebaran tahun ini.

“Pembayaran THR bisa mengerek pertumbuhan ekonomi. Uang triliunan itu bisa beredar di pasar agar konsumsi meningkat,” kata Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis 8 April 2021.

Uang THR untuk Belanja Mobil dan Rumah

Airlangga nyatakan THR yang beredar dapat menjadi tumpuan pemerintah untuk mengerek konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2021.

Dana tersebut juga diklaim Airlangga bisa memaksimalkan intervensi kebijakan pemerintah seperti diskon Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor yang mulai bergulir sejak Maret 2021.

Intervensi kebijakan pemerintah ini mulai membuahkan hasil. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy menilai, diskon PPnBM punya pengaruh besar terhadap deflasi pada sektor transportasi Maret 2021 yang sebesar 0,25%.

“Deflasi ini tidak terlepas dari kebijakan PPnBM untuk kendaraan yang ternyata berpengaruh terhadap pembentuk Indeks Harga Konsumen, yang merupakan komponen untuk menghitung angka inflasi dan deflasi,” kata Yusuf saat dihubungi TrenAsia.com, Selasa 6 April 2021.

Kebijakan ini secara praktis mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor pada Maret 2021. Menurut data Kementerian Perekonomian, penjualan mobil melejit 143% pada Maret 2021. Tren ini yang kemudian diharapkan berlanjut, apalagi masyarakat punya dana lebih dari THR.

Momentum Lebaran dimanfaatkan pemerintah untuk menggenjot kredit pemilikan rumah (KPR). Pasalnya, pemerintah telah menerbitkan kebijakan uang muka (down payment/DP) rumah 0%.

Namun, Direktur Riset CORE Piter Abdullah mengatakan, kebijakan DP 0% ini tidak akan banyak membantu mendorong pertumbuhan kredit KPR.

“DP 0% seharusnya tidak dilihat sebagai satu kebijakan yang terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan kebijakan dengan lainnya,” ujar Piter dalam webinar virtual, Rabu, 7 April 2021.

Mantan Ekonom Senior Bank Indonesia (BI) ini mengatakan perkembangan kasus COVID-19 tetap jadi kunci pertumbuhan kredit.

“Selama kasusnya masih tinggi, saya kira dampak dari kebijakan ini belum maksimal. Mau tidak mau, demand terhadap kredit dipengaruhi oleh kondisi dari masyarakat di tengah pandemi,” jelas Piter. (RCS)