Jika Izin Impor Kereta Tak Terbit, Erick Thohir Khawatir Tarif KRL Naik
- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, bahwa rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan impor rangkaian KRL baru atau bekas pakai sebagai pengganti mempesiunkan KRL Jabodetabek, adalah langkah yang tepat.
Nasional
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berpendapat, rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimpor rangkaian KRL baru atau bekas pakai sebagai pengganti KRL Jabodetabek yang pensiun adalah langkah yang tepat.
Erick mengatakan bahwa impor ini adalah hal yang paling harus dilakukan, sebab produksi kereta dalam negeri masih sangat terbatas. Namun sayangnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dikabarkan tak memberi restu ke PT KCI untuk impor gerbong KRL.
"Kalau dilihat mengenai lonjakan penumpang dan pembangunan infrastruktur kereta api, bagaimana kapasitas produksi RI mencukupi apa tidak? Kalau ternyata kapasitas apa salahnya bekerja sama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini bisa cepat tersedia," katanya saat ditemui di St. Regis Jakarta pada Selasa 28 Februari 2023.
- Aktivitas Manufaktur China Melonjak Drastis, Rupiah Berpotensi Ikut Menguat
- Pertamax Naik, Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina Per 1 Maret 2023
- 11 Menit Olahraga Sedang Sehari Mengurangi Risiko Kematian Dini Hingga 23 Persen
Penambahan jumlah KRL dibutuhkan oleh masyarakat guna mendukung kelancaran penggunaan transportasi masal di ibukota ini. Saat ini, PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) belum mengantongi izin impor KRL bekas dari pemerintah.
Sementara 10 rangkaian KRL Jabodetabek harus dipensiunkan pada 2023. Jika impor KRL tidak direalisasikan, Erick khawatir justru akan menyebabkan tiket KRL Jabodetabek menjadi mahal akibat kekurangan armada.
Sementara saat ini angka pengeluaran masyarakat sudah tinggi akibat kenaikan harga energi hingga harga pangan. Untuk itu dia berharap agar tarif KRL jangan sampai menjadi mahal dengan tetap terpenuhinya rangkaian KRL untuk mengangkut masyarakat.
Ketua PSSI ini juga meminta dukungan dari para menteri untuk pengambil kebijakan serta saling bersinergi.
"Nanti saya cek, saya rasa dari Kemenperin, Menhub, pasti akan mendukung. Ini masalahnya belum ada komunikasi saja. Saya yakin saling mendukung," tandasnya