Jokowi Bagi 1 Juta Sertifikat Tanah ke Masyarakat di 31 Provinsi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyerahkan 1 juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota.

Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan secara virtual di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 9 November 2020. Penyerahan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang.

“Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali. Sebelum program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), ini sebelum tahun 2017, setiap tahun kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500.000 sertifikat di Indonesia,” kata Joko Widodo (Jokowi), dikutip dari situs web Sekretariat Kabinet.

• Online Trends are Booming (Serial 1): Exploring the Drivers of Indonesia’s Digital Economy
• UGM Jadikan Wisma Kagama dan UC Hotel Sebagai Selter COVID-19
• Bangun Infrastruktur Baru, Google Perluas Layanan Cloud di India
• Bantu Start Up, Erick Refocusing Telkom dan Telkomsel
• Booming Tren Daring (Serial 5): SDM dan Infrastruktur Tertinggal, Perlindungan Data Tak Andal

Sebelum ada program tersebut, jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan dalam satu tahun hanya 500.000 sertifikat.

“Di seluruh Tanah Air ini (bidang tanah) yang harus disertifikatkan ada 126 juta sertifikat. Di tahun 2015 itu baru ada 46 juta sertifikat, jadi masih ada kurang 80 juta. Kalau setahun hanya 500.000, artinya nunggunya 160 tahun,” ujarnya.

Presiden mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat mengenai tanah yang belum bersertifikat, yang dapat mengakibatkan banyak terjadinya sengketa lahan. Masyarakat pun enggan mengurus sertifikat karena prosedur yang rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Karena itu, Presiden memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN untuk mempermudah prosedur pengurusan dan mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut.

“Jadi saya bekerja dengan target-target dan yang saya berikan target itu betul-betul enggak main-main, kita janjian. Kalau targetnya enggak tercapai, hati-hati kepala kantor di kabupaten/kota, kanwilnya di provinsi juga hati-hati, menterinya juga hati-hati, saya hanya ngomong hati-hati,” ujar Jokowi.

Dengan kerja keras seluruh jajaran BPN dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat pusat, Presiden mengatakan target tersebut dapat dicapai.

Pada 2016 telah diterbitkan 1,1 juta sertifikat, lantas pada 2017 diberikan 5,4 juta sertifikat. Pada 2018 sebanyak 9,3 juta sertifikat dan pada 2019 sebanyak 11,2 juta sertifikat.

Target 7 Juta Sertifikat

“Tahun ini sebetulnya saya beri target 10 juta (sertifikat) tetapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Saya yakin insyaallah ini juga akan bisa tercapai,” ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan, dari target 7 juta itu telah direalisasikan kurang lebih 6,5 juta sertifikat.

“Karena pandemi dan refocusing anggaran, target PTSL 2020 menjadi 7,37 juta bidang dan pada saat ini telah terealisasi 6,5 juta bidang,” tuturnya.

Presiden berharap pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah disertifikasi.

“Target kita di 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat. Enggak ada lagi orang punya tanah enggak punya sertifikatnya. Termasuk sertifikat untuk tanah-tanah untuk tempat ibadah, semuanya harus (bersertifikat), entah untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, semuanya harus sudah bersertifikat,” tuturnya.