Jokowi Genjot Infrastruktur 2021, Anggaran PUPR Tertinggi Rp149,8 Triliun

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menganggarkan dana infrastruktur dalam RAPBN 2021 senilai Rp414 triliun. Berbeda dari tahun sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada RAPBN 2021 menjadi kementerian peraih anggaran tertinggi Rp149,8 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan alokasi anggaran tertinggi akan digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Anggaran Kementerian PUPR itu menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan kementerian lainnya lantaran adanya relaksasi sejumlah pekerjaan pada 2020 akibat pandemi COVID-19.

“Kementerian PUPR merelaksasi beberapa pekerjaan. Bukan menunda dan membatalkan, tapi men-delay, yang single years menjadi multiyears atau yang belum lelang kita prioritaskan 2021,” kata dia dalam konferensi pers RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Dia menjelaskan, berdasarkan surat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan pada 8 Mei 2020, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran Rp115,5 triliun. Kemudian dalam surat bersama pada 8 Agustus, Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran Rp34,23 triliun.

“Tambahan Rp34,23 triliun itu dialokasikan sesuai arahan presiden untuk ketahanan pangan sebesar Rp10 triliun. Salah satunya proyek pembangunan lumbung pangan atau food estate,” jelasnya.

Food Estate

Basuki menuturkan proyek food estate berada di Kalimantan Tengah berlokasi di bekas pemngembangan lahan gambut (PLG) seluas 165.000 hekatre. Di luar kawasan bekas PLG sekitar 60.000 Ha, dan di Sumatra Utara seluas 4.000 Ha.

Dalam kesempatan itu, Basuki menyampaikan anggaran Kementerian PUPR juga untuk mendukung pembangunan kawasan industri di Batang Jawa Tengah dan Subang Jawa Barat sekitar Rp9,6 triliun.

“Kami mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasarnya. Seperti jalannya, kemudian jalan tol, sumber daya air, sanitasi, dan juga rusun bagi pekerja nanti. Di Batang seluas 4.000 Ha dan di Subang 1.600 Ha,” urainya.

Basuki menambahkan, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp58,55 triliun untuk pembangunan sumber daya air, pembangunan 47 bendungan, 50.000 Ha lahan irigasi baru, 120 kilometer pengendali banjir, hingga rehabilitasi pengamanan pantai.

Kementerian PUPR juga memiliki program pembangunan 831 kilometer jalan, 19.000 meter jembatan, 3.100 meter flyover, underpass dan terowongan, serta 35 Km jalan bebas hambatan. Hal itu disiapkan sebagai dukungan pemerintah terhadap investasi swasta untuk meningkatkan Investment Return Ratio (IRR).

“Selain itu, peningkatan 1.279 Km jalan nasional dan 2.171 meter penggantian jembatan,” kata dia.

Untuk program pemukiman cipta karya, Kementerian PUPR akan menggarap air bersih sanitasi persampahan hingga rehabilitasi sekolah. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran Rp26,56 triliun.

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp8,09 triliun untuk membangun 9.210 unit rumah susun, 2.440 unit rumah khusus, dan 111.000 unit rumah swadaya untuk peningkatan rumah tidak layak huni.

Anggaran Pertahanan

Tidak seperti tahun sebelumnya, anggaran belanja Kementerian Pertahanan pimpinan Menteri Prabowo Subianto pada tahun ini bukanlah anggaran tertinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan belanja Kemenhan Rp136,99 triliun dalam RAPBN 2021.

“Kebutuhan Kementerian Pertahanan dalam rangka alutsista dan terutama juga untuk maintanance, itu adalah catching up dari kebutuhan yang selama ini. Jadi kami dalam hal ini tidak melihat sebagai sesuatu deviasi yang sangat besar,” kata Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, anggaran yang dialokasikan untuk Kemenhan itu diharapkan juga mampu mendukung industri strategis nasional.

“Dalam Kemenhan ini penekanan kita adalah kemampuan mereka untuk mengeksekusi belanjanya. Seperti Bapak Presiden meminta agar belanja Kemenhan dapat meningkatkan industri-industri strategis yang dimiliki Indonesia,” tegasnya.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2021, belanja Kemenhan terbagi dalam tujuh program. Di antaranya, program penggunaan kekuatan sebesar Rp4,4 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp11,42 triliun.

Kemudian, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp35,4 miliar, program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp42,65 triliun, serta program pembinaan sumber daya pertahanan Rp1,6 triliun.

Selanjutnya, untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp543,8 miliar. Lalu program dukungan manajemen sebesar Rp76,28 triliun.

Dalam RAPBN 2021 juga disebutkan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Kemenhan ditargetkan sebesar Rp3,09 triliun. Target itu turun 2,6% dari proyeksi 2020 sebesar Rp3,17 triliun. (SKO)