Jokowi Geram Penggunaan Barang Impor di Kementerian Masih Tinggi
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel penggunaan barang impor di kementerian/lembaga pemerintah masih sangat tinggi dengan anggaran dan jasa masing-masing instansi sangat besar.
Nasional
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel penggunaan barang impor di kementerian/lembaga pemerintah masih sangat tinggi dengan anggaran dan jasa masing-masing instansi sangat besar.
Rinciannya, untuk pemerintah pusat sebesar Rp526 triliun, pemerintah daerah Rp535 triliun, dan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Rp420 triliun.
Penyalahgunaan dana tersebut jika digunakan kembali ke dalam negeri dengan membeli barang produksi dalam negeri bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia, tapi justru dibelikan barang-barang impor.
Presiden Jokowi mengatakan, pembelian impor ini harus segera diberhentikan. Mulai dari sekarang harus membeli dari produksi dalam negeri untuk hidupkan industri-industri, UMKM-UMKM di Indonesia.
- Ongki Wanadjati Dana Mengundurkan Diri Dari Jajaran Direksi BTPN
- Menempuh 6,4 Km Selama 11 Jam, Artemis I Tiba di Pad Peluncuran NASA
- Hati-Hati! Minyak Goreng Palsu Beredar, Berikut Cara Cek Keasliannya
"Kalau kita beli barang impor sama saja kita memberi pekerjaan pada negera lain. Duit kita, berarti capital out flow keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini," kata Jokowi dalam sambutannya di Acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat, 25 Maret 2022.
Presiden melanjutkan, padahal di dalam negeri ada yang bisa produksi dan sudah produksi semua barang. Sehingga dengan pembelian produk dalam negeri juga bisa mengundang investasi ke dalam negeri sampai membuka 2 juta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, Jokowi menyebutkan barang-barang yang di impor kementerian/instansi pemerintah ke Indonesia. Mulai dari CCTV, laptop, tempat tidur rumah sakit, seragam, hingga bulpoin. Menurutnya, barang-barang tersebut bisa dibuat di Indonesia sehingga tidak perlu impor dari negara lain.
"Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan lagi ini diteruskan. Pertumbuhan ekonomi kita bisa meloncat kalau beli semua produk dalam negeri," katanya.
Adapun kementerian dengan jumlah impor yang tinggi disebutkan Jokowi di antaranya Kementerian Rp92 triliun, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp68 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp56 triliun, Kementerian Kesehatan Rp36 triliun, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Indonesia (Kemendikbud) Rp29 triliun.