Jokowi: Investasi Dana Haji Jangan Berakhir Seperti Jiwasraya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati dalam mengelola dana milik umat Islam yang dibayarkan untuk ibadah haji. 

Presiden meminta dana tersebut harus dikelola dengan profesional dengan mengedapankan prinsip-prinsip akuntanbilitas dan syariah. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam acara Raker dan Milad ke-6 BPKH di Istana Negara, Selasa 12 Desember 2023.

“Sekali lagi ini adalah uang rakyat, uangnya umat,” kata Jokowi, dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden. Para hadirin dalam acara tersebut lantas terdiam sejenak usai Presiden memberikan pesan. “Kok diem? Supaya kita merenung semuanya bahwa ini uang besar yang diamanahkan kepada BPKH,” lanjut Presiden.

Terkait besarnya uang yang dikelola oleh BPKH, Presiden Jokowi meminta agar menginvestasikan dana tersebut dengan aman. “Jangan sampai seperti yang lain-lain diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng hilang uangnya,” tutur Presiden.

Dirinya menyinggung agar jangan sampai investasi yang dilakukan oleh BPKH berkasus seperti Jiwasraya. Presiden juga memaparkan investasi dana oleh BPKH saat ini di mana 75% berada pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kemudian 2% lainnya untuk investasi langsung. “Alhamdulillah ini tempat aman,” lanjut Presiden.

• Jelang Nataru, ASDP Mulai Operasikan Dermaga IV Gilimanuk
• Profil Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya, Moderator Debat Perdana Pilpres 2024
• Mengintip Langkah KAI Cegah Praktik Korupsi

Pada kesempatan itu, Presiden menyebut Pemerintah bersama DPR telah menyepakati biaya untuk haji senilai Rp93,4 juta. Dari total tersebut, 40% dipenuhi dari hasil investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH. “Sekali lagi kedepan pengelolaan dana haji harus lebih inovatif, pengawasan internal juga ditingkatkan,” kata Presiden.

Presiden mengapresiasi pembentukan anak perusahaan investasi dari BPKH. “Ini harus lebih mengefisienkan buka menambah panjang birokrasi yang ada,” pesan Presiden. Dengan begitu, maka pengelolaan seluruhnya dapat dilakukan dengan profesional. 

Jokowi juga mengingatkan agar BPKH tidak fokus menambal kekurangan biaya jemaah yang berangkat, namun juga memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jamaah yang menunggu antrean panjang dengan tetap memperhatikan sustainibilitas keuangan haji yang dikelola.

Presiden juga berpesan kalau bisa BPKH juga berkontribusi dalam ekonomi syariah. “Karena potensinya di ekonomi syariah kita itu masih sangat besar sekali baik di sektor keuangan, industri halal, dan lainnya,” kata Presiden.