Jokowi Kaget Rasio Penduduk Lulusan S2-S3 RI Cuma 0,45 Persen

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkejut dengan realita bahwa rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif masih sangat rendah. Presiden mengatakan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia hanya 0,45%. 

Terkait hal itu, Presiden akan mengadakan rapat untuk mengambil kebijakan guna mengejar angka rasio tersebut. “Enggak tahu anggaranya akan didapat dari mana, tapi akan kita carikan agar S2-S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis,” kata Presiden Jokowi dalam acara Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia, dipantau secara daring melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden, Senin 15 Januari 2024.

Menurut Presiden, angka rasio Indonesia cukup jauh tertinggal bila dibandingkan negara Tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang berada di angka 2,43%. Terlebih jika dibandingkan negara maju yang sudah mencapai 9,8%. “Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali, lima kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan,” tegas Presiden. 

Presiden memahami jika upaya untuk mengejar rasio ketertinggalan tersebut memerlukan anggaran dan biaya meskipun di tengah tekanan fiskal. Di sisi lain, hal tersebut akan sebanding pada lima hingga sepuluh tahun ke depan. “Sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan itu akan menjadi jadi kunci,” paparnya.

• Meski Ada Subsidi Rp1,4 Triliun, Penjualan Motor Listrik Tetap Jauh dari Target
• Membandingkan Harga Jet Tempur Rafale Indonesia dengan Negara Lain
• BEI Buka Suara Soal Niat IPO Lion Air Senilai Rp7,7 Triliun

Pembiayaan riset dan pendidikan akan diupayakan seoptimal mungkin tidak hanya melalui APBN dan APBD. Dana tersebut bisa berasal dari dana abadi yang dimiliki oleh negara. 

Selain itu juga dengan menghubungkan dengan industri lewat matching fund. Presiden memaparkan dana pendidikan Indonesia selama 15 tahun telah mencapai total Rp6.400 triliun terhitung dari 2009 sampai 2024.

“Dana abadi LPDP, saat dibuka Rp1 triliun, di 2023 mencapai Rp139 triliun. Jumlah penerima beasiswa meningkat tujuh kali lipat. Tapi masih jauh dan kurang. Perlu ditingkatkan 5 kali lipat,” kata Presiden. 

Selain dana pendidikan, Presiden juga memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk memperbesar dana riset. “Pak Nadiem anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede,” kata Presiden. 

Menurutnya, siapapun presiden yang bakal terpilih selanjutnya bakal melanjutkan dana tersebut dan tidak ada yang berani memotongnya. Hal itu dilakukan demi memperkuat Research and Development (R&D). 

Terkait bidang riset, Presiden juga akan memerintahkan Badan Riset dan Inivasi Nasional (BRIN) untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Meski begitu, kunci Research and Development yang harus diperkuat berada pada perguruan tinggi.