<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly (kanan) pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, di komplek Parlemen Senayan, Selasa, 25 Agustus 2020. Rapat Kerja membahas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>
Nasional

Jokowi Lantik Menteri dan Kepala Badan Baru, PDIP Resmi 'Digunduli'

  • Sebelum dicopot Yasona Sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa kasus dugaan korupsi. Pada hari senin, 5 Agustus 2024, sekelompok massa dari Komunitas Anti Korupsi menggelar demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nasional

Muhammad Imam Hatami

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet lagi di akhir masa jabatannya. Pelantikan pembantu baru jokowi dilakukan pada hari ini, Senin, 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, di Istana Negara, Jakarta. 

Beberapa menteri yang dilantik antara lain Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan HAM, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Rosan Roeslani sebagai Kepala BKPM yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi. Selain itu, Angga Raka Prabowo diangkat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga melantik tiga kepala badan baru. Dadan Hindayana diangkat sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap para pejabat yang dilantik Jokowi, di Jakarta.

PDIP Digunduli Jokowi

Reshuffle kabinet  hari ini menandai perubahan signifikan posisi kunci pemerintahan di akhir masa pemerintahan Jokowi. Salah satu yang paling mencolok adalah pencopotan Yasonna Laoly, kader senior PDI-P, dari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). 

Posisi Yasonna digantikan oleh Supratman Andi Atgas, kader Partai Gerindra. Sebelum pelantikan, Supratman terlihat mengunjungi kediaman Prabowo Subianto untuk meminta restu.

Yasonna Laoly sebelumnya sempat menjadi sorotan ketika mengesahkan Daftar Pengurus DPP PDI-P berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-05 AH.11.02.Tahun 2024. 

Menariknya, beberapa nama yang masuk dalam daftar tersebut kini berada di posisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, meskipun pada awalnya mereka adalah sekutu politik.

Sebelum dicopot Yasona Sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa kasus dugaan korupsi. Pada hari senin, 5 Agustus 2024, sekelompok massa dari Komunitas Anti Korupsi menggelar demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Mereka menuntut kasus dugaan monopoli bisnis di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang diduga melibatkan Yamitema Laoly, putra Yasonna Laoly, segera diusut tuntas.

"Bahwa peresolan ini telah dikeluhkan masyarakat, tapi lembaga-lembaga hukum menutup mata. Apakah karena dia anak menteri sehingga tidak terjerat hukum?" ungkap Ketua Komunitas Anti Korupsi, Mato Mony, kala itu didepan gedung KPK, dilansir Senin 19 Agustus 2024.

Selain Yasonna, Arifin Tasrif juga dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Bahlil dikenal sebagai loyalis Jokowi garis keras, Meskipun Arifin bukan kader PDI-P, namun Arifin memiliki track record hubungan erat dengan partai tersebut.

Perombakan kabinet semakin mempertegas dinamika politik menjelang akhir masa jabatan Jokowi, di mana hubungan antara presiden dan PDI-P, partai pengusungnya, semakin rumit. 

Pergantian posisi penting tidak hanya menunjukkan penguatan dukungan politik dari Partai Gerindra, tetapi juga menegaskan upaya Jokowi dalam menjaga stabilitas pemerintahannya di tengah berbagai tantangan politik yang dihadapi.