Jokowi Minta Banyak Hal Hari Ini, Apa Saja?

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan topik Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 24 Agustus 2020. Pada kesempatan itu Kepala Negara menyampaikan sejumlah permintaan.

Mempercepat Bantuan Tunai

Jokowi menginginkan percepatan penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat dalam berbagai skema cash transfer sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk pemulihan ekonomi skema cash transfer bantuan langsung kepada masyarakat, saya minta dipercepat,” katanya.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Sejumlah skema yang dimintanya agar dipercepat penyalurannya, yakni bantuan langsung tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan pangan nontunai (BNPT) yang jumlahnya sudah ditambah, banpres produktif usaha mikro, hingga bantuan untuk subsidi gaji pegawai.

Kepala Negara menyadari masih ada kendala teknis dalam pelaksanaan dan penyaluran bantuan tersebut. Oleh karena itu, Presiden meminta semua persoalan yang menghambat segera tuntas.

Serius Menangani COVID-19

Joko Widodo meminta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam hal ini Mendagri mengingatkan satgas daerah dan pemda agar serius menangani pandemi.

“Agar komite dalam hal ini Mendagri mengingatkan kembali kepada satgas di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul serius dan bekerja keras dalam rangka penanganan COVID-19 ini,” kata Presiden.

Presiden meminta Mendagri selaku Wakil Ketua Komite mengingatkan satgas daerah dan pimpinan daerah agar memiliki strategi menyeimbangkan antara gas dan rem untuk penanganan COVID-19 dan ekonomi dengan takaran yang tepat.

“Kita tahu ada peningkatan kasus yang sangat besar sekali di negara-negara, terutama yang terakhir ini di Eropa, Spanyol, Prancis, Jerman, juga di kawasan Asia, India, Filipina, Bangladesh, Iran, Korea Selatan, dan Nepal,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan telah membaca informasi bahwa perkembangan COVID-19 di negara-negara lain juga perlu diwaspadai sehingga Indonesia tidak kehilangan kendali atas manajemen yang ada dalam menangani COVID-19.

Menteri Promosikan Masker

Presiden meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju ikut mempromosikan pemakaian masker, bahkan membagikannya untuk mencegah penularan COVID-19.

“Saya melihat urusan promosi pemakaian masker belum kelihatan setelah rapat itu, baik di media, baik di lapangan dengan membagikan masker saya rasa ini perlu saya ingatkan,” katanya.

“Sebelum vaksin disuntikkan kepada masyarakat, saya pikir kuncinya paling penting adalah pemakaian masker,” kata Presiden menegaskan.

Presiden dalam rapat terbatas pada tanggal 3 Agustus 2020 sudah menyampaikan agar dalam 2 minggu setelah rapat 3 Agustus tersebut agar fokus kampanye pada pemakaian masker. Akan tetapi, kampanye itu ternyata belum terlihat.

Pernyataan Menteri Soal COVID-19 Dikoordinasikan

Joko Widodo meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju dapat berkoordinasi dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito sebelum bicara ke media mengenai penanganan COVID-19.

“Oleh sebab itu, saya minta setiap mau (menyampaikan) statement yang urusan mengenai COVID-19, betul-betul ditanyakan lebih dahulu dengan yang namanya Prof. Wiku,” katanya.

“Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama asing, karena komunikasi kita yang tidak firm, tidak gamblang, tidak jelas sehingga yang mereka tulis itu sering hal-hal yang tidak baik,” kata Presiden.

Padahal, menurut Presiden Jokowi, tindakan Indonesia untuk menangani COVID-19 sudah berada di jalur yang tepat. “Track kita sudah betul, baik dari mencari vaksin karena negara lain belum mencari vaksin, kita sudah ke sana, ke sini mencari vaksin,” kata Presiden.

Tugas untuk Luhut

Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memperbaiki aliran masuk investasi agar pertumbuhannya tidak anjlok melebihi minus lima persen pada kuartal III 2020. “Kalau tidak bisa plus, jangan sampai minus di atas lima persen,” kata Presiden.

Presiden berharap investasi dapat menjadi pendorong pemulihan ekonomi pada kuartal III 2020 agar pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dapat berbalik menjadi positif, setelah terperosok minus 5,3 persen pada kuartal II 2020. Selain konsumsi domestik, investasi harus menjadi tumpuan.

“Saya minta Pak Menko Maritim bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga, kuncinya selain konsumsi domestik, hanya satu yang penting lagi, jangan sampai investasi tumbuhnya minus di atas lima persen,” ujar Presiden.

Pada kuartal II 2020, laju investasi terkoreksi hingga minus delapan persen. Hal itu juga yang membuat pertumbuhan ekonomi kuartal II jatuh ke minus 5,3 persen. Presiden menuturkan dirinya juga sudah meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk memulihkan aliran investasi pada kuartal III 2020.

“Saya sudah ngomong banyak dengan Kepala BKPM, dan Bahlil sudah menyanggupi, ‘sanggup Pak Rp213 triliun’, ini betul-betul terealisasi, agar mendongkrak pertumbuhan kita karena itu satu kuncinya,” tutur Jokowi.