Jokowi Minta Kebijakan Fiskal 2025 Akomodasi Program Presiden Terpilih

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk memperhitungkan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025 terhadap program-program presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden 2024.

“RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,” ungkap Jokowi dalam sidang kabinet yang digelat hari ini, di Istana Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024.

Meski begitu, Kepala Negara menyebut penyusunan kebijakan ini sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

• Cara Mendaftar Kartu Kredit di BCA
• Tidak Disangka, Inilah 5 Manfaat Rebung Bambu Bagi Kesehatan
• Pelaut Ternyata Memiliki Tingkat Stres Tinggi

Sehingga, RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres. “Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” tambah Jokowi.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan penyediaan makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran telah dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Hal ini dipertimbangkan karena pasangan Prabowo-Gibran masih memimpin dalam hitungan versi KPU dengan perolehan suara hampir mencapai 60%.

“Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin, 26 Februari, kita ini kan (rapat), ada skalanya (penggelontoran),” tutur Airlangga saat ditanya mengenai skema penggelontoran anggaran untuk program makan siang dan susu gratis.

“(KEM) PPKF sedang dibahas nanti Senin akan ada sidang kabinet, jadi tunggu aja Senin, 26 Februari,” tambah Airlangga.

Airlangga memastikan program makan siang tersebut telah dimasukkan ke dalam pembahasan KEM-PPKF, sehingga akan mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Berdasarkan informasi yang diterima, sidang kabinet Jokowi dengan para menterinya direncanakan akan dilaksanakan hari ini pukul 09:30 WIB di Istana Negara Jakarta.

Di samping itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyatakan program makan siang gratis diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar Rp450 triliun per tahun.

Namun, implementasi program ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan tahap pertama yang membutuhkan dana sekitar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun.

“Program ini dalam skala penuh 100% akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia,” kata Budiman dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis, 22 Februari 2024.

Budiman menjelaskan, anggaran program makan siang gratis akan dialokasikan dari APBN. Namun, potensi pengeluaran tersebut masih bisa dikurangi sebesar 40% hingga 50% jika pemerintah memanfaatkan dana yang tersedia untuk mengembangkan sumber-sumber bahan pangan daripada mengeluarkan biaya untuk membeli makanan jadi.

• Tak Hanya di Mandailing, Ini 3 Kasus Keracunan Gas
• Potensi Penyimpanan Karbon Dinilai Jumbo, Ini Hitungannya
• Di Ambang Kebangkrutan, The Body Shop Pangkas 300 Pekerja

Sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa direncanakan akan terlibat dalam produksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini. Selanjutnya, sekitar 20 ribu desa dapat memulai pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur, serta usaha sapi perah.

“Sehingga, alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50 triliun hingga 60 triliun saja,” pungkasnya.