Jokowi Minta UEA Investasi Rp500 Triliun untuk Ibu Kota Baru, Ambil Alih Seluruhnya?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin serius membahas kerja sama investasi dan binis dengan Uni Emirat Arab (UEA). Jokowi meminta UEA menggelontorkan investasi untuk proyek ibu kota negara (IKN) baru hingga US$35 miliar atau setara Rp500,5 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar Amerika Serikat).

Permintaan tersebut disampaikan Jokowi dalam Indonesia – PEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai, UEA, Kamis, 4 November 2021, yang merupakan hari terakhir kunjungan Jokowi ke negara itu.

Jokowi memandang bahwa proyek pembangunan IKN baru di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, yang segera dilakukan groundbreaking tahun ini membutuhkan dukungan pendanaan global.

• Gelar Karpet Merah, Indonesia Targetkan Investasi UEA Naik hingga Rp500 Triliun
• The Fed Ancang-Ancang Kerek Suku Bunga, BI Perlu Siapkan Langkah Mitigasi di Pasar Keuangan
• Sudah Beroperasi, Intip Beragam Fasilitas di AEON Mall Sentul City

Memanfaatkan kemesraan hubungan perdagangan kedua negara, Jokowi dengan gamblang menyampaikan inti kunjungannya ke negara di Semenanjung Arab tersebut.

"Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar US$35 miliar," ujar Jokowi dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 5 November 2021.

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Dalam pertemuan itu, Jokowi kembali membahas proyek ibu kota baru.

Seperti permintaannya tahun lalu, Jokowi berharap MBZ bisa menjadi salah satu dewan pengarah dalam proyek IKN baru.

Kedua pemimpin telah sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis.

"Beliau [MBZ] mengarahkan untuk terus diintensifkan khusus membahas mengenai pembangunan ibu kota baru," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam keterangan resmi, Kamis, 4 November 2021.

Kurangi Porsi APBN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan keseluruhan di IKN diperkirakan mencapai sekitar Rp500 triliun hingga target pemerintahan Jokowi yaitu tahun 2024.

Sumber dana pembangunan IKN berasal dari APBN senilai Rp89,4 triliun, public-private placement sebesar Rp253,4 triliun atau 54,38%, dan BUMN & BUMD sebesar Rp123,2 triliun atau 26,44%.

Dalam desain pembangunan IKN, pemerintah pertama-tama mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 triliun untuk kebutuhan pembangunan perumahan hingga 2045.

Hingga 2024, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan diperkirakan mencapai Rp80 triliun.

Sejauh ini, pemerintah sudah menggelontorkan Rp1,7 triliun untuk proyek IKN baru. Dana tersebut terdiri dari belanja project development fund Rp900 miliar dan belanja Kementerian/Lembaga Rp800 miliar.

Jika UEA memenuhi investasi Rp500 triliun untuk IKN baru, tentu akan meringankan beban APBN Indonesia yang masih tertekan akibat defisit yang cukup dalam.

Hingga September 2021, defisit APBN sebesar Rp452 triliun. Defisit APBN terus meningkat dari Agustus sebesar Rp383,2 triliun.