Mulai Hari Ini Pemerintah Salurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp1,2 Juta
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menyalurkan bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) sebesar Rp1,2 juta kepada pelaku Usaha Mikro Kecil
Nasional
JAKARTA – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) sebesar Rp1,2 juta kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Banpres ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp15,3 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bantuan menyasar 12,8 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia . Bantuan ini diharapkan bisa menjadi penopang yang bisa digunakan pelaku UMKM di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
“Bantuan ini mulai kami bagikan hari ini. Semoga kita berharap ini bisa mendorong ekonomi kita semua,” ucap Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jumat. 30 Juli 2021.
- Kebutuhan Listrik Naik 5 Kali Lipat pada 2060, PLN Bakal Bangun Lebih Banyak Pembangkit EBT
- Lampu Hijau dari OJK, Akulaku Siap Jadi Pengendali Bank Neo Commerce Oktober 2021
- Susut 6,25 Persen, OCBC NISP Cetak Laba Bersih Rp1,5 Triliun pada Kuartal II-2021
Nominal bantuan ini susut hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp2,4 juta. Adapun payung hukum dari program BPUM ini mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 2 tahun 2021.
Pelaku usaha yang pernah memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikecualikan dari pemberian bantuan ini. Sementara penerima manfaat BPUM pada tahun lalu masih bisa menerima bantuan Rp1,2 juta pada tahun ini.
Daftar penerima bantuan dapat dilihat melalui banpresbpum.id. Setelah itu, calon penerima bantuan harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah itu, klik opsi “cari” dan calon penerima bisa melihat apakah terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.
Program ini masuk dalam pos anggaran Dukungan UMKM dan Korporasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang memiliki pagu Rp161,2 triliun. Sementara itu, pagu PEN 2021 sendiri naik 6,4% dari RP699,4 triliun menjadi Rp744,75 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap penambahan anggaran ini dilakukan lantaran adanya lonjakan kasus COVID-19 yang menekan perekonomian Indonesia.
“Tambahan Rp55,2 triliun ini bakal ditunjang dengan refocusing. Prioritas kami tentu membantu penanganan COVID-19 dan membantu dunia usaha bangkit kembali,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin, 19 Juli 2021.