Jokowi Siapkan Ahok hingga Azwar Anas Jadi Calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara

JAKARTA – Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kian matang.

Diketahui, pada akhir September 2021 pemerintah telah menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

RUU IKN tersebut memuat 9 Bab yang berisi 34 pasal tentang bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap dan pembiayaan pembangunan IKN.

• Mantap! Foxconn, Produsen iPhone dan Xiaomi Siap Investasi Pabrik Baterai di RI
• Siap-Siap, Erick Thohir Bakal Rampingkan BUMN Lagi
• Erick Minta Maskapai BUMN Garuda Fokus Rute Domestik

Presiden Joko Widodo pun telah menyiapkan anggaran Rp510,79 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 untuk pembangunan IKN baru tersebut.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yang berlaku sejak 9 September 2021.

Nantinya, pemindahan IKN akan dilakukan secara bertahap dan dimulai pada 2024. 

“Pembangunan IKN tidak dilaksanakan dalam waktu 3 sampai 4 tahun, tapi kami lakukan bertahap,” mengutip Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Antara. Ia menyampaikan hal itu saat menyerahkan surpres RUU IKN kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Selain itu, meskipun nantinya UU IKN telah disahkan, kedudukan, fungsi, dan peran IKN tetap berada di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berlaku sampai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang baru.

Pemerintah pusat juga dapat menentukan lembaga-lembaga pemerintah yang tidak ikut pindah ke IKN di Kalimantan Timur.

Calon Pemimpin IKN

Adapun dalam pemerintahannya, IKN akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN. Keduanya akan menjabat selama 5 tahun di mana penunjukkan, pengangkatan, dan pemberhentiannya dilakukan langsung oleh presiden.

Di sisi lain, Kepala dan Wakil Otorita IKN tersebut dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Terkait hal ini, pemerintah disebut telah mengantongi nama calon pemimpin IKN. Setidaknya ada empat nama, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Bambang Brodjonegoro, Tumiyana, dan Azwar Anas.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Pria kelahiran Bangka Belitung pada 28 Juni 1966 ini menempuh pendidikan dasar di kota kelahiran. Kemudian, pendidikan SMA hingga S1 diselesaikan di Jakarta. Ia lulus dan mendapatkan gelar insinyur pada 1990 di jurusan Teknik Geologi, Falkultas Teknik Universitas Trisakti.

Sementara itu, gelar S2 diraih di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya pada 1994.

Dalam kariernya, Ahok penah menjabat beragam posisi, yakni Direktur PT Nurindra Ekapersada (1992), Asisten Presiden Direktur PT Simaxindo (1994), Ketua DPC PIB Kabupaten Belitung (2004), Anggota DPRD Kabupaten Belitung (2004), dan Bupati Belitung Timur (2005 – 2006).

Selanjutnya, Ahok menjadi anggota Komisi II DPR RI (2009 – 2012), Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012-2014), Gubernur DKI Jakarta (2014-2017), dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Bambang Brodjonegoro

Pria bernama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro ini lahir pada 3 Oktober 1966 di Jakarta.

Ia menempuh pendidikan di jurusan Ekonomi Pengembangan dan Ekonomi Regional di Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada 1990. Setelah itu, gelar magisternya diraih pada 1991-1993 di University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat (AS). Adapun gelar doktoral juga diraih di kampus yang sama pada 1995.

Bambang Brodjonegoro adalah seorang akademisi yang memulai karier sebagai staff pengajar di Fakultas Ekonomi UI. Di sana, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi hingga Dekan Fakultas Ekonomi UI.

Bambang sendiri pernah didapuk sebagai Menteri Keuangan (2014–2016) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (2016–2019). Kemudian, ia diamanahi sebagai Menteri Riset Teknologi dan Badan Riset Inovasi (Menristek) pada 2019.

Namun, pada 2021 ia mengundurkan diri sebagai Menristek setelah kementerian tersebut dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bambang memilih untuk melanjutkan menjadi guru besar di UI.

Tumiyana

Tumiyana dikenal sebagai pengusaha yang lahir di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada 10 Februari 1965. Ia merupakan alumnus S1 Teknik Sipil Universitas Borobudur pada 1994 dan S2 di Jakarta Institute of Management Studies pada 1997.

Tumiyana disebut memiliki bisnis peternakan sapi besar yang telah dimulainya sejak 1995 di Klaten, Jawa Tengah. Meskipun demikian, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) pada 2017. Selain itu, saat ini ia juga menduduki kursi Komisaris di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Adapun jabatan karier Tumiyana sebelum ini adalah Direktur Keuangan PT PP (Persero) Tbk (2008 - 2016), Direktur Utama PTPP (2016 - 2018).

Abdullah Azwar Anas

Pria kelahiran 6 Agustus 1973 di Banyuwangi ini memiliki panggilan akrab Azwar Anas.  Riwayat pendidikan sarjana ditempuh di Falkutas Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta (1992-1998) dan Fakultas Sastra UI (1994-1999). Kemudian, ia meneruskan S2 di Falkutas Ilmu Sosial & Politik UI Jakarta (2002-2005).

Azwar Anas saat ini menjabat sebagai Bupati di kota asalnya setelah sukses memenangkan pemilu pada 2015.

Di bidang politik, karier Azwar Anas tercatat pernah menjadi anggota MPR RI Fraksi Utusan Golongan (1997-1999), dan Anggota DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (2004-2009).