Jokowi Sindir Pemda untuk Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk memperhatikan setiap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan disusun. Ia juga memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pusat harus selaras dan dengan daerah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) 2024 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ia menekankan, pemda hingga kini belum melakukan sinkronisasi.

“Kita ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci,” kata Jokowi di JCC, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 Mei 2024.

• Mengenal Perjanjian Roem-Royen yang Diperingati Setiap 7 Mei
• Belum Banyak yang Tahu, Ini Cara Mudah Mengajukan Utang ke Koperasi Pinjaman
• 7 Tips Memilih Open Trip Pendakian Gunung Supaya Terhindar Penipuan

Jokowi mencontohkan ketidaksinkronan pekerjaan yang terjadi. Menurut dia perihal sinkronisasi kerap dilupakan padahal merupakan kunci rencana pemerintah dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Meskipun pemerintah pusat telah membangun bendungan dan irigasi primer di daerah. Namun, irigasi sekunder dan tersier yang bisa mengalirkan air ke sawah-sawah tidak dikerjakan oleh pemda, airnya nggak sampai ke sawah yang kita miliki,” papar Jokowi.

“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun ke Kemenhub. Tapi jalan mestinya ini daerah, jalan ke pelabuhannya meski pendek cuma satu kilo, lima kilo tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama,” ungkapnya.

Jokowi juga menyoroti daerah yang tidak menyambungkan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah pusat ke wilayah pariwisata, perkebunan hingga kerajinan.

“Kalau jalan tol sudah dibangun, Bappeda mestinya melihat disambung ke mana. Ini, kan, utama poros utamanya, sambungkan ke wilayah pariwisata, perkebunan, pertanian yang produktif, sentra kerajinan. Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau enggak sanggup sampaikan ke pusat,” ujarnya.

Dia menyebut segala rencana harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jokowi mengingatkan setiap kementerian untuk mengomunikasikan rencana pembangunan kepada pemerintah daerah.

“Maka saya juga ingin ingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan. Ketok pintu, kulo nuwun, misalnya siap nggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder, tersier daerah. Kalau nggak sanggup geser ke provinsi yang lain,” tukas Jokowi.

“Inilah peran sinkronisasi. Kuncinya ada di Sekda dan Bappeda. Ada yang urus DPRD, Sekda harian itu ngurus ke sana,” sambungnya.

Di sisi lain, Jokowi tidak ingin pemda terus bergantung kepada pemerintah pusat. Ia menyindir pemda yang jadi tidak mengerjakan apa-apa karena pembangunan infrastruktur diambil alih oleh pusat oleh Instruksi Presiden (Inpres).

• Harga Beras Bulog Naik Jadi Rp12.500 per Kg
• Pembiayaan Mutifinance Tumbuh 12,17 Persen, Terbanyak untuk Investasi dan Modal Kerja
• Sri Mulyani Sebut Perlu Triliunan Dolar AS untuk Atasi Perubahan Iklim

“Kemarin saya sampaikan ke Menteri Bappenas, disampaikan lagi Inpres sambungan rumah tangga yang berkaitan air minum. Tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat. Kalau denger Inpres-Inpres ini alhamdulillah, alhamdulillah. (Terus) Bapak Ibu kerjain yang mana?” ungkap Jokowi.

“Ini yang harus dipikirkan bersama agar yang telah dibangun betul-betul bisa produktif karena rakyat butuhkan. Oleh sebab itu sinkronisasi RKP 2025 harus berdasarkan prinsip-prinsip program inline, seirama, jangan sampai pusat ke kanan, daerah ke kiri. Semua harus inline. Jangan kehilangan kita kehilangan,” pungkasnya.