Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024

JAKARTA --Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024, atau sebelum menyelesaikan dua periode pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis, 18 November 2021, di Jakarta.

"Tadi arahan Bapak Presiden terkait agenda kemiskinan disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 targetnya adalah nol persen. Dam kemungkinan tahun 2022 kita kembali menjadi 8,5-9 persen," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti ratas dikutip Minggu, 21 November 2021.

Menukil data Bank Dunia, kategori kemiskinan ekstrem adalah mereka yang hidup dengan pendapatan sekitar US$1,9 atau kurang dari Rp30.000 per hari.

Tahun ini, pemerintah merilis setidaknya ada 10,8 juta jiwa warga yang tergolong miskin ekstrem atau sekitar 4% dari total populasi. Angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang terkena dampak pandemi.

Tujuh Provinsi

Tahun ini, Airlangga mengatakan, pemerintah fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi di seluruh Indonesia. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Tahun depan, pemerintah menetapkan sasaran prioritas untuk 212 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem diperkirakan berada di angka 3-3,5%.

“Tahun 2023-2024 di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3 sampai 3 persen. Dan di 2024, kemiskinan ekstremnya adalah nol persen," ujar Airlangga. 

Airlangga, yang juga Ketua Umum Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  ini menambahkan pemerintah terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui sejumlah program.

Program yang didorong untuk tahun ini adalah top up Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan. Jumlah sasarannya adalah 694.000 keluarga penerima manfaa (KPM)

"Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes, dan penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan," katanya.

Program lainnya adalah program kartu sembako yang juga ditambah Rp300.000 dikali 3 bulan. Jumlah sasaran program kartu sembako sekitar 1,4 juta sasaran dan akan dilaksanakan pada akhir atau awal Desember.

"Dan kemudian akan ada survei khusus kemiskinan bulan Desember," ungkapnya.*