Presiden Joko Widodo Hadiri KTT OKI di King Abdulaziz International Convention Center (presidenri.go.id)
Dunia

Jokowi Tekankan Perlunya Tindakan Konkret OKI di Gaza

  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu dalam menghadapi krisis di Gaza, Palestina, dan menempatkan diri di barisan terdepan untuk mencari solusi.
Dunia
more
Distika Safara Setianda

Distika Safara Setianda

Author

JAKATA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu dalam menghadapi krisis di Gaza, Palestina, dan menempatkan diri di barisan terdepan untuk mencari solusi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato Presiden Jokowi saat berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di King Abdulaziz International Convention Center (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, Sabtu, 11 November 2023.

“OKI harus bersatu, berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, dan semua upaya diplomasi untuk bela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina,” kata Jokowi dalam keterangan resmi, dikutip Senin, 13 November 2023. 

Presiden Jokowi memberikan dukungan penuh pelaksanaan KTT OKI, menganggapnya sebagai langkah yang sangat tepat. Presiden menekankan perlunya hasil konkret dari OKI untuk mengakhiri kekejaman Israel di Gaza.

“Satu bulan telah terjadi kekejaman ini, dunia seolah benar-benar tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia, lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satu pun mampu hentikan kekejaman ini,” jelasnya.

Presiden memberikan empat saran konkret saat berbicara di hadapan para pemimpin negara Islam. Saran pertama adalah mendesak agar gencatan senjata segera diimplementasikan.

“Tanpa gencatan senjata, situasi tidak akan membaik. Israel telah menggunakan narasi self defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tidak lain sebuah collective punishment. Kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata,” tegasnya.

Saran kedua dari Presiden yaitu mendorong percepatan dan perluasan bantuan kemanusiaan dengan mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan situasi kemanusiaan di Gaza sangat mengkhawatirkan.

“Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan. Contoh, RS Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel, sejak kemarin sudah kehabisan bahan bakar. Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional,” jelasnya.

Ketiga, Jokowi mengajak OKI untuk memanfaatkan semua jalur yang tersedia dalam menuntut pertanggungjawaban Israel atas kekejaman kemanusiaan.

Contohnya, mendesak pemberian akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB untuk melaksanakan tugasnya.“Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional,” tambahnya.

Keempat, Jokowi menekankan pentingnya OKI untuk mendorong memulai kembali perundingan damai sebagai langkah menuju solusi dua negara. Ia menentang gagasan solusi satu negara, karena meyakini hal tersebut hanya akan mengorbankan Palestina.

“Jika memang mekanisme quartet sudah tidak dapat diandalkan, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru, dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut,” ungkapnya.

Terakhir, Jokowi meminta dukungan dari para pemimpin OKI untuk menyampaikan hasil dari KTT Luar Biasa OKI kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. “Dari Riyadh saya sudah terjadwal melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan sampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden."

Hasil KTT OKI

Kantor berita Saudi, SPA, melaporkan KTT OKI yang berakhir pada Sabtu menghasilkan sejumlah keputusan, termasuk menyatakan kecaman terhadap agresi Israel di Jalur Gaza dan tindakan kejahatan perang yang tidak manusiawi.

Forum tersebut kembali mengonfirmasi seluruh keputusan OKI dan Liga Arab mengenai perjuangan rakyat Palestina dan wilayah Arab yang diduduki. Selain itu, mengingatkan kembali seluruh resolusi PBB dan organisasi internasional lainnya terkait perjuangan rakyat Palestina, tindakan pendudukan Israel, dan hak kemerdekaan rakyat Palestina.

Forum tersebut memberikan sambutan positif terhadap Resolusi Majelis Umum PBB A/ES-10/L.25 yang disahkan pada sidang darurat kesepuluh pada 26 Oktober 2023. Dalam konteks ini, OKI dan Liga Arab menegaskan Israel, sebagai penguasa pendudukan, bertanggung jawab atas kelanjutan dan memburuknya konflik.

Resolusi tersebut mencakup 31 keputusan, di mana negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT luar biasa ini menuntut agar agresi Israel terhadap rakyat Palestina dihentikan segera, menolak perang balasan sebagai pembelaan diri, dan menyerukan kepada PBB untuk mengambil keputusan tegas dan mengikat guna mengakhiri agresi tersebut.

Mereka mengkritik kelambatan PBB, yang dianggap sebagai keterlibatan yang memungkinkan Israel melanjutkan agresi brutal terhadap warga sipil yang tidak bersalah.

“Mendesak DK PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional,” bunyi salah satu putusan resolusi, dilansir dari kemenlu.go.id, pada Senin, 13 November 2023.

“Memberikan mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat joint media monitoring unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel.”

“Pesan yang ada di dalam resolusi ini menurut hampir semua dari kami merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam siaran pers Kemlu RI, Minggu. Menurut Retno, resolusi ini menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi di Gaza yang memprihatinkan.

KTT ini juga menghasilkan keputusan yang mendorong semua negara untuk menghentikan ekspor senjata dan amunisi kepada pihak Israel, yang digunakan untuk menyerang warga Palestina dan merusak infrastruktur seperti rumah, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Indonesia, sebagai salah satu peserta KTT luar biasa ini, diberi mandat untuk mengambil tindakan internasional guna menghentikan konflik di Gaza dan mendorong proses politik yang konkret dan serius.