Jumlah Dokter Tak Memadai, Rasio Dokter Indonesia Duduki Peringkat Buncit

JAKARTA - Kekurangan dokter dan dokter spesialis telah menjadi tantangan utama dalam sektor layanan kesehatan Indonesia. 

Dengan rasio saat ini hanya 0,47 per 1.000 penduduk, Indonesia masih jauh dari standar yang dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menginginkan setidaknya 1 dokter per 1.000 penduduk. 

Permasalahan ini tidak hanya mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

Tingkat rasio dokter yang rendah ini menempatkan Indonesia pada peringkat 147 dunia dalam hal ketersediaan dokter per kapita. 

Angka ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia dalam sektor kesehatan, tetapi juga mencerminkan ketertinggalan Indonesia dalam menyediakan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan bagi penduduknya.

Dibandingkan dengan negara-negara lain dikawasan Asia, Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal ketersediaan dokter dan dokter spesialis. 

Hal ini menunjukkan pentingnya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan jumlah dan distribusi dokter di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan.

Presiden Jokowi, dalam pernyataannya, menyoroti masalah kekurangan dokter dan dokter spesialis sebagai persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia. 

Ia menyampaikan bahwa tantangan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem kesehatan negara. 

"Memang problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita," terang Jokowi dalam kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten.

• Investree Digugat Lender Lagi, Total Sudah Ada 6 Gugatan
• Basuki Siap Pindah IKN Juli 2024, Dua Menteri Lain Ikut
• AILKI Ungkap Potensi Kelangkaan Lampu Gara-gara Hal Ini

Dalam konteks yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. 

"Pemerataan pelayanan rujukan melalui program pengampuan jejaring rumah sakit dilakukan untuk meningkatkan akses layanan penyakit jantung, stroke, kanker dan ginjal," terang Budi Gunadi.

Fokusnya bukan hanya terbatas pada Pulau Jawa, melainkan juga mencakup daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan. 

Keduanya, Presiden dan Menteri Kesehatan, menegaskan perlunya upaya bersama dalam mengatasi tantangan ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah telah menetapkan target untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis pada tahun 2030 melalui sistem kesehatan akademis. 

Hal tersebut melibatkan kerjasama antara fakultas kedokteran di dalam dan luar Jawa serta pembinaan rumah sakit di luar Jawa sebagai tempat praktik bagi dokter spesialis. 

• Investree Digugat Lender Lagi, Total Sudah Ada 6 Gugatan
• Basuki Siap Pindah IKN Juli 2024, Dua Menteri Lain Ikut
• AILKI Ungkap Potensi Kelangkaan Lampu Gara-gara Hal Ini

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah juga berencana untuk memberikan insentif kepada dokter yang bersedia menempuh praktek di daerah terpencil atau kurang berkembang. 

Selain itu, program beasiswa untuk mahasiswa kedokteran yang bersedia bertugas di daerah-daerah terpencil juga akan diperkuat.

Kekurangan dokter dan dokter spesialis bukan hanya masalah kuantitas, tetapi juga kualitas layanan kesehatan yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan untuk seluruh penduduknya