Juragan Jadi Strategi BNPB Perkuat Mitigasi Bencana

Jakarta- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyematkan rompi Juragan (Juru Keluarga Tangguh Bencana) kepada tiga tokoh jelang peluncuran program Keluarga Tangguh Bencana (Katana) di Pasie Jantang, Aceh (07/12).

Penyematan rompi dilakukan langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Ketiga penerima rompi Juragan adalah Kepala BMKG Dwitorita Karnawati, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, dan Wali Naggroe Aceh yang diwakili Teuku Kamaruzzaman, dikutip dalam siaran pers BNPB (08/12).

Program Katana ini merupakan bagian dari program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang menyasar pada masyarakat di wilayah rawan bencana. Program ini baru akan dijalankan pada 2020 sebagai bagian dari peningkatan kesadaran tanggap bencana di masyarakat.

Dengan penyematan tokoh-tokoh publik sebagai Juragan, diharapkan mampu menjadi simbol dan penggerak keluarga-keluarga di Indonesia untuk sadar bencana. Doni juga menambahkan bahwa selama lima tahun ke depan, dirinya berharap program ini bisa menyentuh seluruh keluarga di Indonesia.

“Ke depan, program penanggulangan bencana juga akan menjadi kurikulum baru di dunia pendidikan di Indonesia, sehingga nanti penanggulangan bencana bisa paralel dari keluarga dan bangku sekolah,” kata Doni seperti dilansir dari Tempo (09/12).

Kesiapan Mayarakat Sangat Penting

Berada di kondisi geografis yang rawan bencana, kesiapan menghadapi bencana masyarakat mutlak adanya. Terlebih, dengan kejadian bencana gempa palu yang masih banyak menelan korban jiwa mengindikasikan belum siapnya Indonesia menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi.

Dalam acara tersebut, Dwikorita berkomentar tentang perkembangan mitigasi bencana di Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia sudah lebih baik dari segi program dan teknologi.  

“Dahulu kita hanya mempunyai 2 sensor di wilayah Aceh dan setelah belajar dari peristiwa tsunami Aceh, kita menambah menjadi 13 sensor,” ujar Dwikorita setelah acara penyematan Juragan (Juru Keluarga Tangguh Bencana) oleh BNPB di Pasie Jantang, Aceh Besar, Sabtu malam.

Dwikorawati mengatakan Indonesia terus berproses dalam meningkatkan sistem peringatan dini gempa dan tsunami. Saat ini Indonesia memiliki 170 sensor sebagai sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang tersebar di berbagai daerah.

Tidak ketinggalan Doni turut mengingatkan jika tanggap pencana ini adalah kepentingan dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah sampai masyarakat. “Urusan bencana tidak bisa dibebankan pada satu unsur saja karena bencana adalah urusan bersama,” tutup Doni.