Jurus Sri Mulyani Selamatkan Ekonomi yang Terpukul COVID-19

Pemerintah terus memberikan dukungan fiskal untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai langkah penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan program pemulihan ekonomi ini dilakukan dengan syarat tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, adil, tidak menimbulkan moral hazard, dan adanya pembagian biaya serta risiko antar stakeholder.

Dukungan bagi rumah tangga dialokasikan sebesar Rp65 triliun untuk 103 juta individu dalam bentuk kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik, dan program lainnya. Sementara, dukungan bagi UMKM dialokasikan sekitar Rp34,15 triliun untuk 60,66 juta rekening.

“Bantuan bagi UMKM ini diberikan sebagai relaksasi pembayaran angsuran serta subsidi bunga kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), Mekaar, perbankan, pegadaian, dan lain sebagainya,” jelas Menkeu dilansir dari laman Sekertariat Kabinet, Senin, 11 Mei 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Menkeu menambahkan Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup sebanyak 10 juta penduduk, jika ditambah dengan program Kartu Sembako menjadi 20 juta penduduk. Sedangkan, subsidi listrik mencakup sekitar 24 juta pelanggan 450 VA dan 7,2 juta untuk 900 VA.

“Saat ini bantuan sosial (bansos) tersebut telah mencakup 55%-59% dari penduduk Indonesia, baik dalam bentuk sembako, atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun yang ada di dalam kartu sembako,” ujarnya.

Dikatakan Menkeu, jumlah tersebut belum termasuk sembilan juta kelompok penerima yang anggarannya berasal dari desa atau daerah, sehingga estimasi untuk bansos sudah mencakup lebih dari 60% penduduk Indonesia.

“Untuk tambahan Kartu Prakerja telah diberikan kepada 5,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata dia.

Pembiayaan 2020 Ditopang SBN

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun anggaran (TA) 2020, salah satu opsi yang bisa dilakukan pemerintah adalah pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Menkeu menyebutkan saat ini sisa penerbitan SBN yang perlu dilakukan sebesar Rp697,3 triliun. Pelaksanaan lelang akan dilakukan dalam pasar domestik, SBN ritel, private placement, dan SBN valuta asing (valas).

“Periode Mei sampai Desember 2020, rata-rata lelang per minggu untuk memenuhi defisit 5,07% dari produk domestik bruto (PDB) akan berkisar Rp35 triliun-Rp45 triliun,” jelasnya.

Ia melanjutkan, Surat Utang Negara (SUN) akan berkisar antara Rp24 triliun hingga Rp30 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berkisar antara Rp11 triliun sampai Rp15 triliun.

“Kemudian, Bank Indonesia (BI) yang sudah ada MoU dengan Kemenkeu akan dapat membeli di pasar perdana,” kata Menkeu.

Adapun, rata-rata lelang pada 2020 hampir dua kali lipat dari kuartal II hingga kuartal IV tahun 2019. Dimana di periode tersebut pada 2019, jumlah SUN berkisar Rp21,9 triliun atau Rp22 triliun dan SBSN Rp7,8 triliun.

“Inilah mengapa, peran BI sebagai standby buyer atau backstop diperlukan untuk dapat mencapai sasaran tersebut bila pasar tidak lagi mampu menyerap,” kata Menkeu. (SKO)