Kabar Baik! Pemerintah Kembali Buka 530.028 Kebutuhan ASN untuk Tahun 2022

JAKARTA - Profesi sebagai ASN atau Aparatur Sipil Negara sampai saat ini masih menjadi dambaan atau incaran banyak orang. Bagi Anda yang menginginkan bekerja sebagai ASN, tahun ini pemerintah kembali membuka 530.028 kebutuhan ASN Nasional tahun 2022.

Seperti yang dilansir dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Pemerintah telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional tahun 2022 (data per 6 September 2022). 

• Cuan! Ini Strategi Ultra Voucher (UVCR) Bertahan dan Tumbuh di Berbagai Kondisi
• Harga Emas di Pegadaian 'Mager', UBS Turun!
• Penjualan Batu Bara Meningkat 38 Persen, Bukit Asam (PTBA) Incar Pasar Eropa

Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menuturkan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN. Oleh karena itu, penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.

"Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II)," jelas Menteri Anas mengutip dari laman resmi Kemenpan RB pada 14 September 2022.

• Kecanggihan Peradaban Mesir Kuno, Ini Cara Piramida Giza Dibangun
• Bosan Digaji dengan Rupiah? Yuk Simak Website yang Tawarkan Gaji Dolar AS
• Rusia Tawarkan Hadiah Rp240 Juta Bagi Yang Bisa Merebut Kendaraan Ini

Anas mengungkapkan bahwa saat ini fenomena yang terjadi secara nasional adalah penyebaran ASN tidak merata dan masih menumpuk di kota besar. Sementara proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan tiap tahun sudah sangat transparan. Ia juga menegaskan bahwa arahan Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, yaitu pemerataan SDM ASN. Rekrutmen pun harus jelas dan akuntabel.