Kadin Ramal Ekonomi RI Melesat Pada 2021

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perlu adanya demand agregat dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Tiga faktor demand agregat yang utama adalah konsumsi, investasi dan ekspor.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani menyatakan perbaikan ekonomi nasional dapat terjadi apabila Indonesia mampu melakukan transformasi besar di bidang ekonomi. Dengan dijaganya tiga faktor itu, dia meramalkan perekonomian Tanah Air dapat kembali membaik di tahun 2021.

“Kalau sektor-sektor ini bisa diatasi, maka akan bisa memberikan kontribusi besar pada perbaikan ekosistem yang jauh lebih baik dalam peta geoekonomi kita,” kata Rosan dalam Rapat Koordinasi Kadin, Kamis 10 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Seperti diketahui sebelumnya, Indonesia memprediksi ekonomi akan bisa tumbuh antara 4,5%-5,5% di tahun 2021 dengan asumsi utama ekonomi global pulih dan vaksin COVID-19 sudah diproduksi secara massal.

Rosan menilai, target capaian itu akan bergantung pada capaian kinerja pada kuartal-III dan IV tahun 2020 yang diharapkan berangsur membaik hingga akhir tahun. Prediksi ini diperkuat dengan proyeksi yang dikeluarkan IMF bahwa ekonomi 2021 negara maju akan tumbuh 4,8%, dan negara berkembang akan tumbuh 5,9%. Sehingga ekonomi global akan mampu tumbuh 5,4%.

Kadin, lanjut Rosan, memandang postur RAPBN 2021 sebagai wajah kekuatan pemerintah yang paling optimal untuk memberikan stimulus bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun baginya hal itu bukan satu-satunya instrumen pengungkit utama karena kontribusinya baru berkisar 9%-10% terhadap PDB.

“APBN tetap harus dinilai sebagai instrumen kebijakan fiskal yang diupayakan dapat berfungsi secara optimal untuk memulihkan perekonomian, sepanjang progamnya dapat dieksekusi dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran,” jelasnya.

Penyerapan APBD

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mendesak seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desakan ini khususnya menyangkut belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (bansos).

Pasalnya, per tanggal 27 Agustus penyerapan belanja dalam APBD provinsi secara rata-rata nasional baru 44%. Sedangkan penyerapan belanja APBD kabupaten/kota baru mencapai 48,8%.

Terkait hal itu, Rosan menyambut positif desakan Jokowi kepada para kepala daerah. Sebab, menurut dia dapat menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk turut mengambil peran dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Saya berharap Kadin Indonesia mampu menjadi lokomotif sehingga dapat segera terjadi peningkatan konsumsi di masyarakat dan juga investasi untuk pemulihan ekonomi,” kata Rosan.

Dia pun menegaskan, selain dari anggaran belanja pemerintah, tingkat konsumsi, investasi dan ekspor juga akan sangat berperan dalam pemulihan ekonomi dan besar kontribusinya terhadap PDB.

Rosan memaparkan, persoalan konsumsi dalam hal ini daya beli masyarakat menjadi faktor kunci. Selain itu, baginya inflasi yang stabil sangat diperlukan untuk mendorong konsumsi nasional. Investasi juga menjadi faktor penting dalam masa-masa pemulihan ekonomi. Investasi diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan dengan syarat intermediasi dengan suku bunga rendah.

“Terkait ekspor tidak bisa dikontrol oleh kita, begitu pula investasi. Permintaan ekspor barang dan jasa sangat tergantung pada kondisi perekonomian semua negara mitra dagang,” paparnya. (SKO)