Kaleidoskop Energi 2024 : Ormas Keagamaan Kelola Tambang hingga Otak Atik Skema Subsidi

JAKARTA - Akrobat kebijakan tak hanya terjadi di industri manufaktur nasional, sektor energi juga turut melakukan otak-atik kebijakan. Ketahanan dan kemandirian energi menjadi cita-cita yang ingin dicapai.

Namun sepanjang 2024 sektor ini nampak tidak fokus. Terkadang hilirsasi sedangkan sisi lainnya Organisasi Keagamaan (Ormas) mendapat titah mengelola tambang. Indonesia seperti menghadapi tantangan besar dalam transisi energi namun juga tak mau meninggalkan pertambangan.

Jika dilihat, target bauran Energi Baru dan Terbarukan atau EBT di tahun 2024 baru tercapai 14,1%. Capaian ini di bawah target yang ditetapkan yaitu 19,4%.

• Kaleidoskop Manufaktur 2024: Musim PHK hingga Tutupnya Bata
• ADRO Terus Perkuat Portofolio Energi Hijau dengan Skema Ini
• Sritex Bakal Ajukan PK Usai Kasasi Ditolak MA

Hingga saat ini, kontribusi listrik yang dihasilkan dari panas bumi telah mencapai 5% dari total bauran energi nasional. Ini sekitar 40% dari bauran energi baru terbarukan (EBT). Energi panas bumi juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Dari sisi lifting migas justru menunjukkan ironi, dalam 5 tahun tren menunjukan penurunan. Berdasarkan data terbaru Kementerian ESDM, realisasi lifting minyak per Juni 2024 tercatat sebanyak 578.000 barel per hari (bopd), di bawah target APBN 2024 sebesar 635.000 bopd.  

Sedangkan produksi minyak bumi pada  2023, capaian lifting minyak tercatat mencapai 606.000 bopd, melenceng dari target APBN 2023 sebesar 660.000 bopd.  

Hal serupa juga terjadi sepanjang 2022 di mana realisasi lifting minyak bumi hanya mencapai 612.000 bopd atau 87,1% dari target sebesar 703.000 bopd yang tercantum pada APBN 2022.

Pada 2021, pemerintah juga menargetkan lifting minyak sebesar 705.000 bopd, sayangnya hanya terealisasi sebanyak 659.000 bopd. Tahun sebelumnya, lifting minyak bumi mencapai 708.000 bopd atau lebih rendah dari target 755.000 bopd.  

Realisasi lifting gas bumi per semester I/2024 tercatat mencapai 6.635 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Realisasi sepanjang semester awal ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 lalu yang mencapai 6.630 MMscfd.  

Sementara itu, pada 2022, realisasi lifting gas anjlok mencapai 6.490 MMscfd, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6.668 MMscfd dan tahun 2020 yang mencapai 6.665 MMscfd. Adapun, pemerintah menargetkan produksi gas tembus 12 miliar kaki kubik (BCF) pada 2030.

Mari mengulas sedikit tentang sektor energi yang penuh dengan gebrakan baru.

Divestasi Vale

Awal tahun 2024 tepatnya di 26 Februari 2024, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akhirnya melakukan divestasi saham ke Indonesia. Adapun besaran saham yang dilepas adalah 14 persen dengan harta Rp3.050 per lembar saham.

Keputusan ini dicapai usai PT Vale Indonesia, melakukan penandatanganan perjanjian kesepakatan kepada BUMN holding pertambangan atau MIND.ID. Kedepannya MIND.ID akan menggenggam 34% saham Vale Indonesia selaku holding BUMN pertambangan. Maka divestasi pro rata oleh VCL dan SMM atas 14% (total) saham PT Vale kepada MIND ID mewakili 1.391.087.420 lembar saham.

Adapun sebelumnya komposisi pemegang saham PT Vale Indonesia di bursa berdasarkan laporan bulan registrasi pemegang efek Juni 2023, yakni Vale Canada Limited 43,79%, MIND ID 20%, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd 15,03%, dan masyarakat atau publik 21,18%.

Lalu sekitar 20 % dipegang publik dengan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara MIND ID sendiri sudah memiliki 20% saham Vale Indonesia.

Ormas Kelola Tambang

Gebrakan baru dilakukan oleh Presiden saat itu Joko Widodo (Jokowi) kali ini Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029.

Adapun terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2024 sekaligus merubah  atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan batu bara.

Terbaru Nahdhatul Ulama (PBNU) mendapatkan jatah lahan milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) tambang batu bara milik Grup Bakrie. Lahan eks KPC ini merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari hasil penciutan lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal kuat organisasi masyarakat (Ormas) Muhammadiyah untuk mengelola eks tambang PT Adaro Energy Tbk milik Garibaldi ‘Boy’ Thohir. Terkahir PP Persatuan Islam (Persis) menyatakan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang.

Kebakaran Smelter

Pemerintah terus menggenjot hilirisasi melalui Smelter atau fasilitas industri yang digunakan untuk mengolah bijih mineral menjadi logam murni atau paduan logam. Namun sayangnya kejadian tak terduga seperti kebakaran dan smelter meledak.

Di awal tahun kebakaran smelter di kawasan industri Morowali kembali terjadi. Kali ini, tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) yang mengalami kebakaran pada 19 Januari 2024.

Lalu Ledakan smelter nikel kembali berulang, kasus meledaknya pabrik smelter milik PT Kalimantan Ferro Industry di Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur pada 16 Mei 2024. Direktur Utama PT Nityasa Prima sebagai anggota konsorsium PT KFI, Ferro Industry, Muhammad Ardhi Soemargo, menjelaskan kebakaran pada Kamis, 16 Mei 2024 karena adanya letupan keras di sisi pembuangan slag nikel. Hal ini lantas mengakibatkan percikan api.

Ledakan smelter nikel kembali berulang, kasus meledaknya pabrik smelter milik PT Kalimantan Ferro Industry di Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur pada 16 Mei 2024. Tungku fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali kembali mengalami ledakan. Akibatnya, dua orang mengalami menjadi korban.

Belum ada satu bulan diresmikan pada Senin, 23 September 2024 lalu smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Gresik, Jawa Timur diketahui terbakar pada Senin, 14 Oktober 2024.

• Link Live Streaming Vietnam Vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2024
• BRMS Siap Tumbuh Signifikan, Begini Prediksi Kinerja dan Keuangan 2024-2029
• Saham TLKM dan BBNI Ambles di Pembukaan LQ45 Hari Ini

Skema Subisdi BBM jadi BLT

Pemerintah lagi-lagi membuat gebrakan baru, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengubah skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Terbaru Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan skema memang mengerucut ke skema BLT. Hal ini bertujuan untuk membuat subsidi BBM semakin tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak saja. Hal ini diakui Bahlil akan diumumkan tahun depan atau di 2025 terkait keputusan perubahan skema tersebut.

Adapun otak atik skema subsidi BBM ini sebelumnya didasarkan karena masih banyak penyelewengan ke masyarakat yang tidak berhak sehingga menyebabkan anggaran yang ditetapkan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) nampaknya semakin menunjukan keseriusan. Era pemerintahan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai ketua dalam pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Sedangkan terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mentargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama Indonesia dapat beroperasi pada tahun 2032 mendatang.

Terkait kapasitas PLTN pertama Indonesia ini, Bahlil menyebut kapasitas awal tidak akan terlalu besar, hanya kisaran 250-300 megawatt (MW) saja. PLTN akan menjadi solusi pemerintah dalam menurunkan biaya produksi listrik.