Kaleidoskop Infrastruktur 2022: Ambisi Jokowi Bangun Kereta Cepat hingga Pindah Ibu Kota Negara

JAKARTA – Pembangunan infrastruktur di Tanah Air terus dikebut hingga akhir tahun 2022. Pada tahun ini, infrastruktur masih menjadi salah satu dari fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur tak hanya berpusat di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Jokowi menilai pembangunan infrastruktur di daerah telah memacu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Pembangunan infrastruktur akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru,” kata dia.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp365,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Hingga saat ini, total pembangunan infrastruktur yakni jalan tol telah mencapai 2.042 km dan jalan nasional non-tol mencapai 5.515 km. Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan.

Di sisi lain, banyak proyek infrastruktur jumbo Jokowi yang dinilai cukup ambisius. TrenAsia.com merangkum peristiwa dalam perjalanan pembangunan infrastruktur tahun ini.

• Waskita Karya (WSKT) Blak-blakan Dampak Kasus Korupsi Mantan Direksi
• Sumur Migas Jabung Milik PetroChina Meledak, 8 Pekerja Terluka
• Dampak Pengesahan UU PPSK untuk Perbankan: BPR Bisa IPO!

Laju Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek Jokowi paling ambisius yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus dikebut demi mengejar target operasional pada 2023. KCJB akan beroperasi dalam jarak 142,3 kilometer (km) dari Jakarta hingga Bandung dengan waktu tempuh hanya 40 menit.

Dari total panjang trase kereta cepat, lebih dari 80 km di antaranya memiliki struktur elevated sedangkan sisanya berupa 13 tunnel dan subgrade. Proses pembangunan kereta peluru alias Shinkansen ala Indonesia ini diawali dengan pengerjaan terowongan (tunnel 2) pada Januari 2022. 

Pada Juni 2022, proyek terowongan terpanjang KCJB tunnel 2 di Jatiluhur, Purwakarta telah rampung. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai pemilik proyek menyatakan 13 terowongan kini telah tersambung.

Sebelumnya, pada Januari 2022, Jokowi pertama kali mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya berharap KCJB bisa uji coba pada akhir 2022 dan beroperasi pada Juni 2023.

“Yang kita harapkan nantinya di akhir tahun 2022 ini sudah bisa diuji coba. Dan kemudian pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan,” kata Jokowi saat meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, 17 Januari 2022.

Sementara, rangkaian KCJB sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 2 September 2022. Rangkaian kereta ini dikirim langsung dari pabriknya di CRRC Sifang, Qingdao, Provinsi Shandong, China pada 21 Agustus 2022.

Namun, pada 29 Juni 2022, pemerintah menyatakan bahwa biaya proyek KCJB mengalami pembengkakkan (cost overrun) hingga US$1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.

Hitungan yang lain dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), cost overrun yang terjadi pada proyek KCJB sebesar US$1,449 miliar atau sekitar Rp22 triliun (kurs: Rp15.624 per dolar Amerika Serikat).

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan sebelumnya cost overrun perhitungan China senilai US$980 juta atau setara dengan Rp15,31 triliun.

"BPKP mewakili pemerintah Indonesia, sementara China diwakili oleh NDRC, lalu ia menunjuk konsultan CICC. Angka hitungan mereka sekitar US$980 juta. Ada perbedaan dari cara review serta asumsi," ungkapnya. 

Pada 15 Agustus 2022, KCIC meminta penambahan masa konsesi atau hak beroperasi hingga 80 tahun. Sebelumnya, KCIC hanya mendapatkan konsesi selama 50 tahun setelah kereta cepat tersebut beroperasi. Hal itu diungkapkan oleh Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal.

KCIC beralasan meminta perpanjangan masa konsesi adalah karena ada beberapa kendala yang mengubah kelayakan bisnis pada proyek tersebut.

"KCIC meminta penyesuaian masa konsesi KCJB, di mana terdapat beberapa kendala yang mengubah kelayakan bisnis proyek dan butuh penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Risal dalam rapat kerja bersama dengan Komisi V DPR RI, Kamis, 8 Desember 2022.

Sementara, Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan progres pembangunan KCJB sudah mencapai 91,7%. Hal tersebut ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi V DPR RI pada Kamis, 8 Desember 2022.

Untuk diketahui, proyek KCJB memiliki empat stasiun dan satu depo yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, Stasiun Tegalluar, dan Depo Tegalluar.

Risal melanjutkan, perkembangan masing-masing stasiun yakni Stasiun Halim mencapai 74,19%, Stasiun Karawang mencapai 72,72%, Stasiun Padalarang 11,19%, Stasiun Tegalluar 86,29%, dan Depo Tegalluar 76,67%.

Sementara itu, untuk pengerjaan jembatan mencapai 97,27%, konstruksi tanah dasar (subgrade) mencapai 80,41%, dan terowongan mencapai 99,48%.

Lego Tol ke Swasta Demi Jaga Kinerja

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi ujung tombak pemerintah dalam mencapai target pembangunan infrastruktur yang juga ambisius. Sejumlah kontraktor pelat merah kebagian “jatah” membangun proyek-proyek jalan tol yang cukup vital. 

Imbas pembiayaan proyek yang jumbo, perusahaan BUMN harus menggelontorkan investasi  yang jumbo bahkan menarik utang dari kreditur. Setelah jalan tol beroperasi, perusahaan akhirnya mengambil langkah untuk menjual kepemilikan saham di proyek tersebut kepada swasta.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menjadi BUMN paling getol melego proyek jalan tol sejak 2019 hingga tahun ini. Pada 5 Desember 2022, WSKT lewat anak usahanya , PT Waskita Toll Road (WTR) yang berhasil menyelesaikan tahapan akhir dari rangkaian aksi korporasi pada PT Jasamarga Semarang Batang (JSB).

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan akta jual beli (AJB) atau sales purchase agreement (SPA) atas pelepasan 39,77% saham JSB kepada Kings Bless Limited (KBL), anak usaha Road King Expressway (RKE).

Divestasi pada ruas Tol Semarang-Batang tersebut bukan yang pertama dilakukan dengan anak usaha RKE. Pada 2019, WTR telah melepas kepemilikan saham ruas Tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono kepada Kings Key Limited dengan total proceed senilai kurang lebih Rp 1,9 triliun, dan ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi kepada King Rings Limited dengan proceed senilai Rp 824 miliar.

• Waskita Karya (WSKT) Blak-blakan Dampak Kasus Korupsi Mantan Direksi
• Sumur Migas Jabung Milik PetroChina Meledak, 8 Pekerja Terluka
• Kaleidoskop Otomotif 2022: Adu Mekanik Kendaraan Hybrid dan Listrik

Pada September 2022, PT Hutama Karya (Persero) melakukan divestasi atas tiga tol Trans Sumatra senilai total Rp34 triliun lewat Indonesia Investment Authority (INA). Ketiga ruas tersebut yakni tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Kayu Agung, dan Medan-Binjai dengan total panjang 350 kilometer.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan dana yang diterima dari proses divestasi akan digunakan perusahaan untuk mengurangi beban utang dari modal awal pembangunan jalan tol. Budi mengakui proyek jalan tol Trans Sumatra memang tidak ekonomis secara finansial. Itu sebabnya pemerintah menugaskan Hutama Karya untuk menggarap proyek tersebut.

Kendati demikian, ruas tol yang telah beroperasi lebih dari tiga tahun itu ternyata menunjukkan peningkatan trafik yang cukup tinggi hingga ikut mendongkrak perekonomian di wilayah Sumatra, khususnya di daerah yang bersinggungan dengan jalan tol.

Serupa, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menyusul dengan menjual 40% saham Jalan Tol Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) kepada PT Nusantara Infrastructure Tbk (META). Transaksi ini dilakukan lewat anak usaha JSMR yakni PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (PT JJC).

Objek atas rencana transaksi adalah 2,26 juta saham yang mewakili 40% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT JJC dari Jasa Marga senilai Rp4,38 triliun.

Genjot Infrastruktur Dasar IKN 

Proyek ambisius Jokowi yang paling fenomenal selanjutnya yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Meski pada awal dicetuskan banyak yang meragukan, namun Jokowi terus membuktikan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Tidak tanggung, total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru ini mencapai US$30 miliar atau sekitar Rp465 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS). Sedangkan anggaran pemerintah yang dialokasikan hanya dapat memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan tersebut. Sehingga, selebihnya atau 80% akan dipenuhi melalui skema Public Private Partnership (PPP), pendanaan kreatif, investasi swasta, dan instrumen lainnya.

Untuk menambal pembiayaan yang dibutuhkan, Jokowi memang gencar mencari investor baik dalam negeri maupun asing. Jokowi dalam market sounding pertama proyek IKN pada 22 Agustus 2022 dan yang kedua pada 18 Oktober 2022, memberikan pesan kepada lebih dari 800 calon investor bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia.

Untuk memberikan payung hukum pembangunan IKN, Jokowi bahkan telah menerbitkan dua regulasi tahun ini. Keduanya yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022-2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.

Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi memulai pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN tahun anggaran 2022 sebanyak 19 paket Senilai total Rp5,1 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. 

"Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mohammad Zainal Fatah, di Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.

Sebanyak 19 paket proyek pembangunan infrastruktur IKN senilai Rp5,3 triliun telah selesai lelang oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Kemudian dilakukan penandatangan kontrak secara simbolis.

Dalam Perpres 64 Tahun 2022 disebutkan pembangunan kawasan strategis nasional IKN akan meliputi tiga area untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiganya yakni Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN), Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan perairan pesisir IKN.

Sementara, Basuki mengatakan tahap awal pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan KIPP. Pembangunan KIPP ini terbagi menjadi 3 klaster, yakni kawasan inti pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun beberapa proyek vital akan dibangun di IKN. Dalam Perpres 64 Pasal 36 disebutkan, pembangunan tersebut antara lain yakni Jalan Tol Balikpapan Samarinda KM I l-jundion Pulau Balang, Jalan Tol Bandar Udara Sepinggan-Jalan Tol Balikpapan Samarinda, Jalan Tol bandar ud.xa WlP-outcr ingroad KIPP, dan Jalan Tol junction Pulau Balang-KIPP IKN.