Kasus Suap Proyek Kereta, Sekjen Kemenhub Mangkir Panggilan KPK

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub), Novie Riyanto, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novie sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Pemeriksaan sebelumnya dijadwalkan pada Kamis, 20 Juli 2023. KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Sekjen Kemenhub. Adapun alasan ketidakhadiran Novie Riyanto belum diketahui. “Saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi terkait alasan ketidakhadirannya," tutur Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dikutip Jumat 21 Juli 2023.

KPK meminta para pihak yang dipanggil sebagai saksi bersikap kooperatif.Hal ini karena keterangan dari Novie Riyanto dibutuhkan guna mengungkap kasus korupsi di tubuh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Ihwal jadwal pemanggilan ulang, KPK belum memastikan tanggalnya.

• Tertinggi se Jawa, Pertumbuhan Ekonomi Jabar Sentuh 5,45 Persen.
• Korea Utara Peringatkan AS Usai Bawa Kapal Selam Nuklir ke Korea Selatan
• Turunkan Angka Tengkes, Pemkot Tegal Buat Program Bapak Asuh

Selain Sekjen Kemenhub, saksi yang mangkir pada pemanggilan Kamis adalah Billy Haryanto. Billy seorang pengusaha yang juga dikenal sebagai Billy Beras. Ketidakhadiran Sekjen Kemenhub seakan mengikuti jejak atasanya yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga sempat tidak hadir dalam panggilan KPK. 

Budi Karya beralasan masih ada acara di luar kota sehingga tidak dapat memenuhi panggilan KPK tersebut. Budi Karya sebelumnya dijadwalkan diperiksa pada hari Jumat 14 Juli 2023.

Diketahui, KPK menetapkan Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim, dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus korupsi ini.

Korupsi di Banyak Proyek

Lembaga antirasuah ini juga telah menetapkan enam orang sebagai tersangka penerima suap. Keenam orang tersebut yaitu Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Kepala BTP Jawa Tengah Putu Sumarjaya, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernad Hasibuan. Ada pula PK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jawa Barat Synto Pirjani Hutabarat.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian suap yang dilakukan pada beberapa proyek DJKA. Proyek tersebut berada di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatra pada tahun anggaran 2022. 

Proyek tersebut meliputi Jalur ganda Solo-Kadipiro-Kalioso, Pembangunan jalur KA di Sulawesi Selatan, Konstruksi dan supervisi jalur KA di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa-Sumatra.