KCIC Tepis Tudingan WIKA Jadi Biang Kerok Rugi

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) menepis tudingan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) jadi penyebab perusahaan BUMN karya itu merugi. Kerugian diklaim karena KCIC belum membayar Rp5,5 triliun atas biaya pembengkakan (cost overrun) proyek ke WIKA.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan bahwa dalam proses pembangunannya, proyek Kereta Cepat Whoosh sudah mempertimbangkan banyak hal yang telah dikordinasikan bersama seluruh stakeholder yang terlibat.

Termasuk pembangunan kereta cepat tentunya ditujukan untuk kemajuan transportasi di Indonesia agar dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian antara Jakarta dan Bandung melalui transportasi massal ramah lingkungan yang modern.

• Termahal Sepanjang Sejarah, Harga Emas Tembus Rp1,4 juta-an
• Saham Properti Pesta Pora Satu Minggu Terakhir, Ada APLN hingga PANI
• Saham-saham BUMN Ini Pimpin Penguatan LQ45

"Adapun terkait klaim sebesar Rp5 triliun yang disampaikan pada sejumlah pemberitaan,  dapat kami sampaikan bahwa dalam prosesnya semua yang berkaitan dengan penagihan di KCIC harus melalui prosedur administrasi agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik termasuk dari sisi keuangan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)," ujarnya melalui keterangan resmi dilansir Rabu, 17 Juli 2024.

Menurut Eva saat ini, justru operasional Whoosh terus mengalami peningkatan di mana jumlah perjalanan terus bertambah dari 14 perjalanan reguler per hari di Oktober 2023, menjadi 48 perjalanan reguler perhari sejak Mei 2024. Selanjutnya pada awal tahun 2025 di programkan jumlah perjalanan kereta dapat mencapai hingga 62 per hari.

Dengan rata-rata volume penumpang Whoosh perhari juga mengalami peningkatan secara bertahap dengan rekor penumpang tertinggi saat ini sudah mencapai 24 ribu per hari.

Sebelumnya diawal beroperasi pada oktober 2023 rata-rata volume penumpang whoosh sekitar 9000 per hari, saat ini berdasarkan data Juli 2024 rata-rata perhari sudah mencapai 17 s.d 18 ribu per hari pada saat weekday dan 18 s.d 22 ribu penumpang per hari pada saat akhir pekan atau weekend dengan rekor tertinggi 24 ribu pada 5 Juli 2024.

Menilik Kembali Bengkaknya Utang Whoosh

Awalnya pembangunan Kereta Cepat Whoosh diperkirakan menelan dana sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp98,57 triliun (kurs Rp16.240). Dana tersebut rencananya akan ditutup melalui ekuitas KCIC sebesar US$1,52 miliar atau sekitar Rp24,68 triliun , nilai ini mencangkup 25% dari keseluruhan proyek.

Sisanya sekitar 75% akan ditutup melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar US$4,55 miliar atau sekitar Rp73,89 triliun. Pinjaman dari CDB tersebut bertenor 40 tahun dengan suku bunga 2% per tahun dalam mata uang dolar AS.

Namun, biaya proyek ini justru membengkak tak terkendali hingga US$1,2 miliar atau sekitar Rp19,48 triliun dari perkiraan awal. Sehingga total biaya pembangunan Whoosh secara keseluruhan meningkat menjadi US$7,28 miliar atau sekitar Rp118,22 triliun.

Kenaikan biaya ini menambah beban keuangan pada konsorsium dan memperparah kondisi finansial perusahaan yang terlibat dalam proyek ini.

Sebelumnya, Emiten konstruksi plat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) secara terbuka menyatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung adalah salah satu faktor penyebab peningkatan kerugian sepanjang 2023 menjadi Rp7,13 triliun.

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, menyatakan bahwa ada dua faktor yang berkontribusi pada kerugian perusahaan pada tahun 2023, yaitu tingginya beban bunga dan beban operasional lainnya. Salah satu penyebabnya adalah kerugian yang dialami oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Sebagai informasi, PSBI merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang memiliki 60% saham dalam PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). WIKA, sebagai salah satu pemegang saham PSBI, memiliki kepemilikan saham sebesar 38%.

"Memang yang paling besar adalah dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, di mana hanya untuk penyertaan modalnya saja sudah mencapai Rp6,1 triliun. Selain itu, ada dana sekitar Rp5,5 triliun yang masih dalam sengketa atau belum dibayar, sehingga totalnya hampir mencapai Rp12 triliun," ungkapnya.