Keberpihakan Pemerintahan Biden Terhadap Isu HAM Disorot

JAKARTA - Ringkasan fakta Gedung Putih yang dikeluarkan selama kunjungan Presiden Joe Biden ke Vietnam berisi lebih dari 2.600 kata. Bagian mengenai hak asasi manusia (HAM) hanya berisi 112 kata, termasuk sub-judulnya.

Dari sudut pandang bisnis dan strategis, kunjungan Biden ke Vietnam beberapa hari kemarin, serta ke India pada akhir pekan sebelumnya, kemungkinan akan dianggap sebagai upaya memperkuat hubungan dengan negara-negara yang dapat membantu Washington melawan kekuatan China.

Namun bagi para pembela HAM, perjalanan Biden merupakan kekecewaan. Hal ini mengingat komitmen pemerintahannya untuk mengutamakan HAM saat memasuki jabatan pada tahun 2021.

Di Hanoi, Biden menyatakan AS meningkatkan hubungan menjadi “Kemitraan Strategis Komprehensif” dan memperdalam kerja sama dalam komputasi awan, semikonduktor, dan kecerdasan buatan. Gedung Putih juga mengumumkan pembelian 50 pesawat Boeing 737 Max oleh Vietnam Airlines senilai US$7,8 miliar.

Para pembela HAM khawatir kurangnya perhatian terhadap hak asasi manusia tidak hanya akan gagal memperbaiki kondisi di Vietnam dan India, tapi juga berisiko memperburuk kondisi di tempat lain.

“Pemerintahan Biden dengan jelas mengabaikan HAM demi memajukan kemitraan dengan pemerintahan yang dianggapnya penting secara strategis. Ini mengirimkan pesan bahwa AS bersedia menoleransi kegagalan yang mencolok dalam melindungi dan menjunjung HAM,” kata Carolyn Nash, Direktur Advokasi Asia di Amnesty International.

• Rilis Pekan Ini, Apa Saja yang Baru dari Seri iPhone 15?
• iPhone 15 Rilis 13 September, iBox Obral iPhone 11 Hingga 14
• 5 Fakta di Balik Terbakarnya Bukit Teletubbies Gunung Bromo

Kelompok HAM menuduh Partai Bharatiya Janata yang berkuasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan diskriminasi sistematis terhadap minoritas, terutama Muslim. Para pendukungnya juga melakukan serangan kekerasan terhadap kelompok yang menjadi sasaran.

Human Rights Watch (HRW) menyatakan ideologi mayoritas Hindu yang dianut pemerintah tercermin dalam bias dalam sistem peradilan. Pihak berwenang telah meningkatkan upaya untuk membungkam aktivis dan jurnalis melalui tuduhan yang bermotif politik.

Sementara itu, Vietnam memenjarakan setidaknya 159 tahanan politik, orang-orang yang dipenjara karena secara damai melaksanakan hak-hak sipil dan politik dasar, dan setidaknya 22 orang lainnya berada dalam tahanan menunggu sidang di pengadilan yang dikendalikan oleh Partai Komunis yang berkuasa.

Hanya dalam delapan bulan pertama tahun 2023, HRW menyatakan pengadilan telah menghukum setidaknya 15 orang dengan hukuman penjara panjang yang melanggar hak mereka untuk mendapatkan persidangan yang adil.

Para wartawan bertanya kepada Biden di Vietnam apakah ia mengutamakan kepentingan strategis AS di atas hak asasi manusia. “Saya telah mengangkatnya (hak asasi manusia) kepada setiap orang yang saya temui," jawab Biden.

Namun Nash dan John Sifton di HRW mengatakan berbicara secara pribadi saja tidaklah cukup. “Sangat sulit untuk meningkatkan hubungan dengan pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia sambil juga memperjuangkan hak asasi manusia secara efektif,” kata Sifton.

Dia mengatakan, pemerintah perlu tahu bahwa akan ada konsekuensi atas penyalahgunaan hak asasi manusia. “Ini terutama berlaku untuk Vietnam, di mana pemerintahnya tidak terlalu peduli dengan reputasinya secara internasional terkait hak asasi manusia,” kata Sifton. 

Dia menambahkan sangat penting mengkritik catatan hak Modi secara publik karena itu adalah cara yang paling efektif untuk mendorong perubahan. Modi membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas dalam konferensi pers bersama Biden pada Juni. Pemerintah Vietnam juga membantah melakukan pelanggaran HAM.

Menanganai Hak Secara Pribadi

Biden tidak mengangkat isu hak asasi manusia secara publik saat ia berada di India. Meski demikian, ia mengatakan dalam konferensi pers di Hanoi soal pentingnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan pers dalam pembicaraannya dengan Modi.

Di India, Gedung Putih juga menghindari protes publik atas pembatasan pemerintah India terhadap wartawan yang meliput pertemuan antara Modi dan Biden. Korps pers AS diketahui dikurung dalam sebuah van selama kedua pemimpin tersebut berbicara.

Koordinator Indo-Pasifik AS Kurt Campbell menolak membahas isu akses pers dalam sesi informasi dengan wartawan. Dia mengatakan Biden lebih suka mengatasi topik semacam itu secara pribadi.

Meskipun India masih dalam proses pembangunan dalam hal hak asasi manusia, Campbell menyebut penting halnya menjaga dialog yang menghormati dengan sikap rendah hati. "Mengingat beberapa tantangan yang kita hadapi di negara kita sendiri.”

Dalam ringkasan fakta Gedung Putih di Hanoi disebutkan kedua belah pihak telah berkomitmen untuk meningkatkan dialog yang bermakna dalam Dialog Hak Asasi Manusia AS-Vietnam.