Kebutuhan Listrik Naik 5 Kali Lipat pada 2060, PLN Bakal Bangun Lebih Banyak Pembangkit EBT
- JAKARTA - Kebutuhan listrik diprediksi bakal mencapai 1.800 TWh pada 2060. Perkiraan tersebut diasumsikan dengan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 4,6%.Artin
Industri
JAKARTA - Kebutuhan listrik diprediksi bakal mencapai 1.800 TWh pada 2060. Perkiraan tersebut diasumsikan dengan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 4,6%.
Artinya, akan ada penambahan kapasitas sebesar 1.500 TWh pada tahun tersebut. Nilai ini setara lima kali lipat dari kapasitas listrik saat ini yang sebesar 300 TWh
Wakil Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, pihaknya akan menutup selisih kebutuhan listrik tersebut melalui Energi Baru Terbarukan (EBT). Meskipun demikian, kata dia, bukan berarti PLN akan membangun pembangkit baru dan menutup pembangkit lama.
- Harga Emas Hari Ini: Antam dan Pegadaian Kompak Menguat di Akhir Pekan
- Nilai Transaksi Layanan Digital Bank Mandiri Tumbuh 59 Persen Capai Rp728,9 Triliun
- Belum Lepas dari Jerat Pandemi, Rugi Bersih Hero Supermarket Membengkak 172 Persen
“Beberapa dari pembangkit yang sudah berjalan akan ikut dalam program co-firing. Selain itu, PLN akan memasifkan penggunaan kendaraan listrik, serta mengonversi pembangkit listrik primer tenaga diesel dan batu bara secara bertahap,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat, 30 Juli 2021.
Menurutnya, perseroan tetap harus mempertimbangkan kondisi supply dan demand agar kondisi oversupply yang saat ini terjadi, dapat membaik.
Ke depan, lanjut Darmawan, proyek penambahan pembangkit difokuskan pada EBT, salah satunya melalui dekarbonisasi. Di sisi lain, perusahaan pelat merah ini juga akan meningkatkan investasi EBT guna mendukung target nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060.
Strategi yang diambil dengan mulai memensiunkan generasi pertama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang subcritical pada 2030. Program ini nantinya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya sehingga pada 2060 seluruh PLTU bisa digantikan pembangkit berbasis EBT.
Darmawan menegaskan, untuk pembangunan pembangkit EBT ke depan, PLN akan melakukannya dengan hati-hati. Dengan kata lain, apabila di suatu daerah suplai listriknya sudah melebihi kapasitas, maka pembangkit EBT tidak akan dibangun di wilayah tersebut.
Keputusan tersebut diambil karena mempertimbangkan kondisi keuangan perseroan agar tidak terbebani. Pasalnya, PLN juga harus membayar listrik dari pihak ketiga yang hanya diutilisasi sebagian.
“PLN harus cermat dalam menghitung dan mengalokasikan pasokan listrik agar tidak memberikan dampak yang jauh lebih buruk bagi keuangan,” kata dia.
Laba melejit sepanjang semester I-2021
Sebagai informasi, pada paruh pertama tahun ini, PLN berhasil membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp6,6 triliun sepanjang semester I-2021. Laba tersebut melejit hingga 2.529% year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp251,6 miliar.
Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis di situs resmi perseroan, pendapatan juga meningkat 6,7% dari Rp164,8 triliun menjadi Rp175,9 triliun pada enam bulan pertama tahun ini.
Pendapatan tersebut paling besar ditopang penjualan listrik yang mencapai Rp140,4 triliun. Kemudian disusul subsidi listrik pemerintah Rp24,5 triliun, pendapatan kompensasi Rp8,8 triliun, dan penyambungan pelanggan Rp202 miliar.
Kendati demikian, beban usaha PLN tercatat sedikit membengkak pada periode ini. Semula Rp149,9 triliun per semester I-2020, menjadi Rp151,8 triliun. Pengeluaran ini paling besar dialokasikan untuk bahan bakar dan pelumas, yakni Rp53,6 triliun.
Di sisi lain, perseroan mengeklaim Beban Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik masih menopang efisiensi perusahaan. Tercatat realisasi BPP semester I-2021 sebesar Rp1.303 per kWh atau turun 4,7% dibandingkan dengan semester I-2020 yang sebesar Rp1.368 per kWh.
Adapun jumlah ekuitas dan liabilitas perusahaan pada periode ini tercatat stabil dari akhir tahun. Nilainya Rp1.589,6 triliun, naik tipis dari Rp1.589 triliun. Begitu pula dengan total aset, periode ini tercatat Rp1.589,6 triliun dari akhir tahun Rp1.589 triliun.