Kedutaan Rusia Tutup Layanan Konsuler Usai 45 Diplomatnya Didepak dari Moldova

JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia di Moldova menghentikan pemberian penunjukan untuk masalah konsuler sementara waktu. Pejabat Moldova menyebut situasi itu terkait dengan perintah otoritas negara untuk mengurangi staf.

Dilansir melalui Reuters, Senin, 31 Juli 2023, Kedubes Rusia menyatakan menangguhkan penunjukan konsuler mulai 5 Agustus karena "alasan teknis". Pejabat Moldova telah meminta 45 diplomat Rusia untuk pergi. Hal itu untuk mengurangi staf di kedutaan Rusia dari sekitar 80 orang menjadi 25 orang. 

Kebijakan itu seperti yang diberlakukan ke kedutaan Moldova di Moskow. Moldova, yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet, telah terpengaruh invasi Rusia di Ukraina. Presiden Moldova yang pro-Eropa, Maia Sandu, mengecam invasi tersebut dan menuduh Moskow berusaha merusak stabilitas negaranya.

• Bursa Kripto Dirilis, Ini 23 Pedagang yang Terdaftar Resmi
• Negara-Negara Asal Wisman yang Paling Betah Tinggal di Indonesia
• Google Tolak Draf Perpres Publisher Rights

Pejabat-pejabat Moldova menyatakan perintah untuk mengurangi staf di kedutaan Rusia, yang berlaku mulai 15 Agustus, akan menciptakan keseimbangan dengan kedutaan Moldova di Moskow. “Mereka tidak dinyatakan sebagai persona non grata. Mereka hanya diminta pergi untuk mencapai keseimbangan,” kata Igor Zakharov, juru bicara Kementerian Luar Negeri Moldova.

Pengurangan tersebut diperintahkan setelah laporan pers menyatakan lebih dari dua lusin antena telah dipasang di atap kedutaan Rusia untuk tujuan pengawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, telah berjanji bahwa Moskow akan mengambil tindakan balasan yang akan diumumkan nanti.

Sebagian besar pekerjaan konsuler kedutaan tersebut berkaitan dengan wilayah negara separatis pro-Rusia, Transnistria, yang memisahkan diri dari Moldova sebelum runtuhnya pemerintahan Uni Soviet. Rerdapat 200.000 pemegang paspor Rusia di kawasan itu.

Sebelumnya, staf kedutaan dapat melakukan perjalanan ke wilayah negara di perbatasan Ukraina untuk melaksanakan urusan konsuler. Namun pihak berwenang di wilayah separatis menyatakan bahwa pengurangan tersebut akan membuat pengaturan itu menjadi jauh lebih sulit.