Kejar Target Ekonomi Bersih 2060, PLN Teken Kontrak dengan ABD di Glasgow

JAKARTA -- PT PLN (Persero) baru saja menyelesaikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Asian Development Bank (ADB). Kesepakatan tersebut diharapkan membantu upaya PLN mengejar target ekonomi bersih pada 2060.

Acara penandatanganan tersebut diadakan di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26) di Glasgow, antara Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dengan Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara Ramesh Subramaniam.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Mansury dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik ikhtiar ADB dalam mendorong pembangunan yang netral karbon di Indonesia.

“Seluruh BUMN mendukung transisi Indonesia menuju emisi nol bersih, karena hal ini akan memberi manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan,” ungkapnya dalam keterangan resmi dikutip Rabu, 3 November 2021.

• Antara Luhut, Erick Thohir, dan Bisnis Tes PCR hingga Alkes Holding BUMN Farmasi
• CMO Gojek Ainul Yaqin Berlabuh Jadi Direksi Unilever Indonesia (UNVR)
• Kapasitas Mal Jakarta Dibuka 100 Persen, Sentimen Positif Bagi PWON dan SMRA

Sementara itu, Wakil Presiden ADB Ahmed M. Saeed mengatakan pihaknya siap membantu Indonesia dalam upaya transisi menuju energi terbarukan (EBT).

"ADB telah terlibat dalam sektor energi Indonesia selama lebih dari 50 tahun dan kami bangga dapat bekerja sama dengan PLN untuk membantu Indonesia melakukan transisi penting dari energi berbasis karbon ke energi bersih," katanya.

ADB baru-baru ini mengumumkan peningkatan ambisinya bagi pembiayaan iklim kumulatif selama periode 2019–2030 menjadi US$100 miliar setara Rp1.400 triliun.

Sebanyak 75% dari seluruh proyek ADB tersebut akan terkait dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada 2030.

Tahun lalu, ADB menyetujui pinjaman US$600 juta setara Rp8,4 triliun untuk membantu PLN memperluas akses listrik dan mempromosikan energi terbarukan di Indonesia bagian timur.

Program ini juga mencakup dua hibah, masing-masing sebesar US$3 juta setara Rp4,2 triliun yaitu dari Japan Fund for Poverty Reduction dan Asia Clean Energy Fund.

Dana tersebut dipakai PLN untuk memperluas akses listrik dan meningkatkan keandalan layanan di sembilan provinsi di wilayah terluar Kalimantan, Maluku, dan Papua.

Tahap pertama program tersebut dimulai pada tahun 2017 dan mencakup delapan provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Perluasan elektrifikasi di Indonesia bagian timur merupakan bagian penting dari rencana investasi infrastruktur pemerintah, dengan sasaran listrik untuk semua pada tahun 2024.

ADB melihat kesungguhan pemerintah Indonesia dalam mendorong transisi energi terbarukan. Hal itu terbukti dari pernyataan Presiden Joko Widodo baru-baru ini dalam KTT Perubahan Iklim PBB di Glasgow.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi hingga 29% pada 2030. Indonesia juga bertekad untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.

Menurut ADB, Indonesia merupakan satu dari tiga mitra ADb di Asia Tenggara, selain Filipina dan Vietnam dalam studi rintisan mengenai Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism atau ETM).

Kajian ini merupakan program pengurangan karbon yang bertujuan untuk memanfaatkan pembiayaan pemerintah-swasta guna mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan sumber energi yang bersih dan terbarukan.

ADB belum lama ini telah menyelesaikan studi pra-kelayakan atas ETM dan kini sedang mengadakan studi kelayakan lengkap.

"Pertempuran melawan perubahan iklim akan menang atau kalah di Asia dan Pasifik," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa.

"Krisis iklim memburuk setiap hari, mendorong banyak orang untuk menyerukan peningkatan pendanaan iklim. Kami mengambil tindakan untuk memenuhi panggilan ini dengan meningkatkan ambisi kami menjadi US$100 miliar dalam pendanaan iklim kumulatif dari sumber daya kami sendiri pada 2030," imbuhnya.*