Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Finansial

Kejar Target Keuangan Inklusif 90 Persen di 2024, OJK Gerilya ke Desa-Desa

  • Guna mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90%, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan stakeholder terkait menginisiasi Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah
Finansial
Rumpi Rahayu

Rumpi Rahayu

Author

JAKARTA - Guna mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90%, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan stakeholder terkait menginisiasi Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah. Program ini merupakan bagian implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut upaya ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai investasi ilegal dan berbagai kejahatan melalui teknologi informasi, mengingat literasi dan edukasi keuangan untuk masyarakat di daerah masih memiliki banyak tantangan. 

“Banyak tantangan mengenai literasi dan edukasi keuangan untuk masyarakat di daerah, oleh karena itu kita butuh PIKD untuk membangun serta meningkatkan tingkat literasi dan pemahaman yang lebih kuat terkait dengan bermacam adanya investasi ilegal serta berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi yang salah urus dan membuat masyarakat menderita,” kata Agusman.

Dikutip dari keterangan resmi, Program EKI di pedesaan akan mengoptimalkan potensi yang ada di pedesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial yang akan dikembangkan melalui ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan Pasar Modal.

Program EKI akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (KEJAR), program Laku Pandai, KUR, UMMI, Security Crowdfunding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P Lending dan QRIS.

Pelaksanaan PIKD telah dimulai dengan pilot projecting di Kabupaten Wonosobo lewat beberapa program kerja, yaitu:

  1. Penyebarluasan materi edukasi melalui pemasangan banner literasi Keuangan bersama IJK pada 250 titik atau 95 persen Desa/Kelurahan di Wonosobo.
  2. Pelaksanaan kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan lebih dari 50 kali kepada masyarakat di Wonosobo.
  3. Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seluruh Desa di Wonosobo yang diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan OJK, TPAKD, maupun IJK, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
  4. Peluncuran Pusat Literasi Keuangan dan Perbankan Terpadu Satu Atap (PLTA) oleh Pemda Wonosobo bersama Akademisi dan Industri Jasa Keuangan sebagai tempat untuk edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.