Kejar Target Nasional 2 Juta Ton Udang, Kalteng Galakkan Pembangunan Shrimp Estate

PALANGKARAYA - Pemerintah Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki rencana ambisius untuk melaksanakan pembangunan shrimp estate atau klaster tambak udang vaname modern. Hal ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target produksi nasional pada tahun 2024.

Inisiatif ini merupakan terobosan yang digagas oleh pemerintah setempat. Tujuannya untuk membangun tambak udang modern yang mengadopsi konsep zero waste, dengan harapan memberikan dampak positif sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta mendorong perkembangan daerah pesisir lainnya di sekitarnya.

Sebagai bagian dari rencana ini, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pembangunan tambak udang vaname dengan luas mencapai 40,17 hektare di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara. Proyek ini dianggap sebagai langkah penting karena potensinya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah pesisir.

• Transaksi Branchless Banking CIMB Niaga Tembus 97 Persen
• Target Investasi IKN hingga Akhir Tahun Rp45 Triliun
• Melonjak 150 Persen dari Target, Dividen BUMN Capai Jumlah Rp74,1 Triliun

Tak hanya itu, pembangunan klaster tambak udang di Desa Sungai Raja juga merupakan satu-satunya di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Keberhasilan program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan peluang kerja lokal, serta menjadi model pertanian udang vaname yang berkelanjutan baik di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi komoditas ekspor unggulan yang membanggakan.

"Saya optimis shrimp estate menjadi jembatan sinergitas lintas sektor dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan di Kalteng, sehingga berkontribusi dalam mewujudkan target nasional 2 juta ton udang pada 2024," kata Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, dilansir Antara, Senin, 27 November 2023.

Manajemen dan pengelolaan shrimp estate ini akan dilimpahkan kepada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) Kumai yang akan diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memastikan operasionalnya berjalan efektif. 

Program ini juga melibatkan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok pemuda, dan berbagai komunitas masyarakat perikanan lainnya sebagai bagian dari pengelolaan yang terintegrasi.

Langkah yang diambil pemerintah Kalimantan Tengah ini mencerminkan komitmen serius dalam mendorong sektor perikanan yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal, dan memunculkan inspirasi bagi program serupa di wilayah lain di Indonesia. 

Langkah ini membawa harapan akan terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat.