Kembali Jabat Menperin, Inilah Fokus 100 Hari Pertama Agus Gumiwang

JAKARTA - Agus Gumiwang Kartasasmita kembali dilantik menjadi Menteri Perindustrian (Menperin) di era Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Dalam 100 Hari kerjanya Agus mengaku fokus pada beberapa hal.

Agus Gumiwang mengatakan, kebijakan pertama yang diusulkan  kepada Prabowo yakni terkait pengesahan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Aturan ini sebelumnya telah disetujui pada pemerintahan Joko Widodo.

"Untuk pertama kali dokumen yang saya tandatangani sebagai menteri kemarin yaitu mengusulkan kembali kepada Pak Presiden berkaitan dengan penetapan regulasi RPP gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri," katanya saat ditemui di Kantor Kemenperin pada Selasa, 22 Oktober 2024.

• Pendapatan Tembus Rp4,3 Triliun, Cinema XXI Tebar Dividen Rp416,7 Miliar
• Izin Usaha Dicabut, Investree Langsung Kosongkan Kantor dan Lender Tidak Bisa Bertemu dengan Manajemen
• Masyarakat Banyak Utang, Tabungan Bank Ditaksir Melambat Akhir Tahun

Surat usulan RPP ini katanya telah dikirim ke Prabowo dan berharap segera disahkan. Agus menyebut aturan ini sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

RPP gas ini juga termasuk mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik dan keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah US$6 - US$6,5 per MMbtu.

Agus menambahkan, dengan beleid itu juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT. Saat ini tujuh sektor industri yang memperoleh HGBT adalah industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet. 

Kedua Agus akan memperjuangkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu belakangan dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional. 

Eks plt Ketua partai Golkar ini menegaskan bahwa Kemenperin tidak anti impor. Namun, justru memastikan bahwa impor berkaitan dengan bahan baku dan barang antara dipermudah untuk kebutuhan produksi.

Lebih lanjut, Agus juga tengah mendorong pemindahan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia. Adapun, terdapat delapan komoditas yang akan menjadi sasaran kebijakan ini yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, katup, dan obat tradisional.

Terakhir ia akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain seperti Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Lingkungan Hidup.

AGK ini mengaku akan melakukan pendekatan dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk mengkoordinasikan industri apa saja yang belum bisa digarap di Indonesia. Termasuk soal industri hilirisasi yang erat kaitannya dengan investasi.

Secara garis besar, dalam periode kedua sebagai Menteri Perindustrian, AGK ingin membuat industri bertransformasi menjadi lebih hijau, sesuai dengan Program Makin Indonesia 4.0. Transformasi ini, menurut AGK, juga bisa meningkatkan daya saing produk-produk industri nasional.