Moeldoko.
Industri

Kembali Mundur, Kartu Pra Kerja akan Diluncurkan April

  • Jakarta-Program Kartu Pra Kerja kerja awalnya dijadwalkan akan diluncurkan pada Januari 2020 tetapi kemudian diundur pada Maret. Sepertinya jadwal baru itupun juga akan tidak bisa tepat waktu. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Kartu Pra Kerja ditargetkan akan diluncurkan pada April 2020 atau mundur satu bulan dari jadwal terakhir.  Peluncuran juga tidak bisa dilakukan serempat […]

Industri
Amirudin Zuhri

Amirudin Zuhri

Author

Jakarta-Program Kartu Pra Kerja kerja awalnya dijadwalkan akan diluncurkan pada Januari 2020 tetapi kemudian diundur pada Maret. Sepertinya jadwal baru itupun juga akan tidak bisa tepat waktu.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Kartu Pra Kerja ditargetkan akan diluncurkan pada April 2020 atau mundur satu bulan dari jadwal terakhir.  Peluncuran juga tidak bisa dilakukan serempat secara nasional tetapi akan dimulai dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kami awali dari Jabodetabek, setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain,” katanya ketika menghadiri seminar publik terkait Kartu Pra Kerja di Jakarta, Selasa (17/2).

Selain Jabodetabek, peluncuran kartu sakti itu juga akan dimulai di Provinsi Jawa Barat. Dia menyebutkan alasan dimulainya peluncuran itu di Jabodetabek dan Jawa Barat karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah tersebut.

Setelah mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Pra Kerja tersebut rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di Pulau Jawa terlebih dahulu di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Perkembangannya cepet, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama, setelah itu langsung menyebar,” katanya dilansir Antara.

Ia menambahkan implementasi Kartu Pra Kerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR namun tinggal menantikan peraturan presiden. “Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres, Maret persiapan dan April mulai jalan,” imbuhnya.

Meski begitu, Moeldoko mengaku pemerintah belum bisa menjamin sasaran peserta program Kartu Pra Kerja yang mencapai dua juta orang itu seluruhnya langsung terserap di dunia kerja. Pemerintah, kata dia, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja.

Namun, lanjut dia, pemerintah ingin memastikan para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah menargetkan sebanyak dua juta peserta Kartu Pra Kerja dengan manfaat yang diterima akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta-Rp7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan peluncurkan Kartu Pra Kerja mundur dari rencana awal Januari menjadi Maret 2020 karena pemerintah masih mematangkan konsep dan aturan teknis pelaksanaan program tersebut.

“Perpres-nya (peraturan presiden) lagi disiapkan, sama PMO, project manager office sedang dipersiapkan. Ya mungkin butuh waktu, Maret mungkin, artinya 2020 pasti,” kata Ida usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12) lalu.