Kembali Singgung Hilirisasi, Jokowi: Sejarah Lama Jangan Terulang

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar Indonesia tidak mengulangi ekspor bahan mentah seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai.

Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), yang digelar di Lapangan Benteng, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara pada Sabtu, 19 Agustus 2023.

“Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi, jadi jangan ekspor bahan mentah, jadi tolong diingatkan pemimpin ke depan jangan ekspor bahan mentah. Rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu,” kata Jokowi dalam keterangan resmi dikutip pada Senin, 21 Agustus 2023. 

• Jakarta Kota dengan Polusi Terburuk, Mobil Listrik Jadi Solusi Strategis
• Dari Gucci Hingga Louis Vuitton, Inilah 3 Perusahaan Di Balik Kesuksesan Merek Mewah Dunia
• Baru Dapat Ijin OJK, BNI Ventures Catat Laba Bersih Rp1,9 Miliar

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan ekspor bahan mentah yang dilakukan oleh Indonesia telah berlangsung sejak zaman VOC Belanda, yakni sudah lebih dari 400 tahun. Dia menilai hal tersebut tidak memberikan nilai lebih terhadap Indonesia.

“Sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah. Sejak VOC, kirim bahan mentah, kirim bahan mentah. Ya kita dapat, dapat uang tapi sangat kecil sekali,” tegasnya.

Jokowi juga memaparkan kejadian serupa yang terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.

“Dulu Indonesia ini pernah booming minyak tahun 70-an, tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Tahun 80-an saya ingat kita ini pernah booming kayu, hutan banyak yang dibabat tapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana,” terangnya.

Jokowi menuturkan saat ini pemerintah terus menggaungkan program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap penghasilan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai ekspor yang melompat setelah memberhentikan ekspor nikel mentah.

“Saya berikan contoh saja nikel, ini sering saya sampaikan waktu ekspor bahan mentah ini sebelum 2020, waktu ekspor bahan mentah kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 billion USD artinya hanya kurang lebih 32 triliun (rupiah), begitu dihilirisasi—diindustrialisasi menjadi 33,8 billion USD, dari 32 triliun (rupiah) menjadi 510 triliun (rupiah) kurang lebih, lompatannya berapa kali?” pungkasnya.

Menurutnya, lompatan tersebut berdampak terhadap negara, baik dari segi penerimaan negara hingga pembukaan lapangan kerja.

• AUM Reksa Dana di Fintech Terus Naik Capai Rp29 Triliun per Juli 2023
• Ibu dengan Masalah Kesehatan Mental Beresiko Melahirkan Prematur hingga 50 Persen
• Darurat Polusi, Indonesia Masuk 5 Negara dengan PLTU Terbesar di Dunia

“Sebelum hilirisasi kesempatan kerja—pembukaan lapangan kerja ada di negara lain, setelah hiliriasi lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena, negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPN—Pajak Pertambahan Nilai, dapat PPH perusahaan, dapat PPH karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor,” tuturnya.

“Kalau nanti stop bauksit, stop tembaga, stop timah, stop batu bara, stop minyak kelapa sawit CPO, stop rumput laut—ekspor rumput laut mentah, stop ikan mentah, berapa yang kita bisa buka lapangan kerja di dalam negeri?” imbuhnya.

Jokowi juga sempat menyampaikan untuk mempertahankan hal tersebut, selain dibutuhkan keberanian, juga dibutuhkan kekompakan dan persatuan antar komponen bangsa.

“Tapi sekali lagi semua itu membutuhkan kekompakan, semua itu membutuhkan persatuan, membutuhkan seluruh kekuatan komponen bangsa ini untuk bersama-sama meraih, bersama-sama berusaha,” tutupnya.