Kemenkeu Anggarkan Bansos Rp17,5 Triliun, Dapat Sembako hingga Daging Ayam

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan alokasi dana sebesar Rp17,5 triliun untuk program bantuan sosial (bansos). Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan berupa beras 10 kg, daging ayam, dan telur kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Bansos ini akan diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara itu untuk keluarga dengan balita stunting, bansos akan disertai dengan tambahan protein berupa daging ayam dan telur.

Selain beras, daging ayam, dan telur, pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan disalurkan selama periode Januari hingga Maret 2024. Anggaran BLT mencapai Rp11,3 triliun dan akan ditinjau kembali setelah tiga bulan.

“Jadi angka Rp17,5 triliun itu adalah bansos beras 10 kilogram yang dibagikan kepada penerima sekitar 18,8 juta keluarga, dan untuk keluarga yang memiliki balita stunting itu ditambahkan daging dan telur,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwat Jumat, 23 Februari 2024.

• Lika-liku Kebangkrutan BPR dan Upaya Penyehatan dari Regulator
• Aturan Impor Kian Ketat, Kadin Indonesia Minta Keringanan dan Peninjauan Ulang
• Top! 99 Persen Transaksi BRI Sudah Dilakukan Secara Digital

Bansos merupakan bagian dari program perlindungan sosial (perlinsos), yang melibatkan Kementerian Sosial dengan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 

Program bansos ini merupakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) setelah dibahas bersama DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip Antara menekankan bahwa bansos adalah instrumen penting dalam APBN dan merupakan bagian dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino, subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), dan bantuan pangan. 

Program ini diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sinergi Lintas Sektor

Penyaluran bansos akan berlangsung hingga Juni 2024 dengan mekanisme yang terstruktur. Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan BUMN untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan. 

Evaluasi berkala akan dilakukan setiap tiga bulan guna memastikan efektivitas program dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Program bansos ini merupakan hasil sinergi antara berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, BUMN, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

• IHSG Rawan Melemah, Saham SIDO Hingga BREN Layak Dipantau
• Mega Korupsi PT Timah (Part 1): 6 Tahun, Pendapatan TINS Capai Rp76,4 T, Tapi Laba Bersihnya Cuma Rp1,2 T
• Mega Korupsi PT Timah (Part 2): Saat Pendapatan Capai Rekor di Tahun Politik, Laba Perusahaan Justru Tekor

Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas alokasi anggaran dan penyaluran dana bansos. Sedangkan Kementerian Sosial: Bertanggung jawab atas penetapan KPM dan pendataan penerima bansos.  BUMN bertanggung jawab atas penyaluran bansos melalui e-warung dan agen bansos. BPS bertanggung jawab atas penyediaan data statistik terkait program bansos.

Program bansos di Indonesia mirip dengan program bansos di negara lain, seperti program SNAP di Amerika Serikat dan program Bolsa Familia di Brazil. Pada tahun 2023, program bansos telah membantu 10 juta KPM, program ini diharapkan dapat membantu 20 juta KPM pada tahun 2024.

Alokasi dana Rp 17,5 triliun untuk bansos beras dan protein merupakan langkah nyata pemerintah dalam memprioritaskan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.