Kemenkeu Disebut Iblis dan Setan Oleh Bupati Meranti, Wamenkeu Angkat Bicara

JAKARTA - Pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan menimbulkan polemik.

Sebelumnya Adil mengatakan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Kamis 8 Desember 2022 lalu, Kemenkeu diduga mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.

Wakil Menteri Keuanganku, Suahasil Nazara melalui akun instagram pribadinya angkat bicara, dan menyatakan keberatan atas munculnya pernyataan Bupati Adil.

• Sarana Menara Milik Grup Djarum Tebar Dividen, Orang Terkaya se-Indonesia Hartono Bersaudara Cuan Ratusan Miliar
• Fantastis! Perputaran Uang Judi Piala Dunia 2022 Capai Rp546 Triliun Berkat COVID-19
• Warga Bekasi Dapat Rp1 Miliar Lebih dari Penjualan 7 Juta Saham WIR Asia (WIRG)

"Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan.. Nggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?," tulisnya dilansir pada Senin, 12 Desember 2022.

Suhasil menjelaskan, kehadiran negara, melalui APBN, untuk berbagai daerah bukan hanya melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID).

Menurutnya, kehadiran negara juga dilakukan melalui berbagai belanja-brlanja Kementerian dan Lembaga dari Pusat di daerah.

Lebih lanjut Sua mengatakan tidak masalah jika ingin memberikan masukan. Namun, sebaiknya dengan data dan cara yang baik.

Di samping itu, dia sangat menyayangkan cara berpikir Bupati Meranti yang ingin pindah ke negeri sebelah. Menurut Sua, cara berpikir tersebut jauh dari cita-cita Indonesia.

Sebelumnya, nama Bupati Kepulauan Meranti M. Adil tengah menjadi sorotan usai menyebut Kemenkeu sebagai iblis dan setan. Pernyataan Adil berawal dari rasa tidak puas Adil terhadap jatah DBH yang diterima oleh wilayahnya.

Menurut dia, Kepulauan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari. Tetapi, ia mengaku tidak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam daerahnya.

Adil menuturkan produksi minyak di wilayahnya meningkat namun DBH yang diterima justru mengalami penurunan.

Tak hanya mengungkapkan kekecewaannya, Bupati Meranti ini juga meminta pemerintah untuk memberikan wilayahnya ke negeri sebelah jika tak mau mengurus kabupaten Kepulauan Meranti.