Kemenkeu Gandeng Kementerian PUPR Bentuk Ekosistem Pembiayaan Perumahan

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF bersinergi dalam mendorong pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.  

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), Rionald Silaban mengungkapkan, ekosistem dalam sektor perumahan ini melibatkan banyak pihak mulai dari sisi supply hingga sisi demand, baik regulator, BUMN, swasta, maupun masyarakat itu sendiri.

"Guna mewujudkan cita-cita Negara untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat, maka dukungan seluruh pihak dalam ekosistem perumahan mutlak dibutuhkan," katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 26 Januari 2023.

• Buka Kasino di Tanah Suci, Arab Saudi Incar Turis dan Investor Israel
• 3 Penipuan LinkedIn yang Paling Sering Terjadi, Pencari Kerja Harus Waspada!
• ChatGPT Kini Bisa Digabungkan dengan WhatsApp! Ini Caranya

Ketiganya resmi meneken kerja sama pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahaan, Rabu, 25 Januari 2023. Dalam kerja sama ini, SMF akan bertindak sebagai sekretariat.  Sekedar informasi, pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan merupakan langkah awal dari suatu upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.

Di 2022, melalui program bantuan pembiayaan perumahan telah berhasil memfasilitasi 243.598 rumah tangga. Pada tahun 2023, ditargetkan pemberian bantuan pembiayaan perumahan senilai Rp30,58 triliun untuk 232.072 unit rumah untuk FLPP, SBUM, dan Tapera.

Adapun sejak 2010, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun.

Pemerintah melalui pemberian tambahan PMN kepada PT SMF(Persero) juga mengalokasikan porsi 25% pembiayaan KPR FLPP sejak tahun 2017 sebesar Rp7,8 triliun yang kemudian di-leverage untuk menyalurkan pendanaan sebesar Rp15,04 triliun guna mendukung pembiayaan bagi penyediaan 421.650 unit rumah MBR. 

Selama lima tahun terakhir alokasi SBUM bagi MBR rata-rata mencapai Rp774 miliar untuk membantu 186.174 MBR setiap tahunnya. Pemerintah juga merealisasikan SSB sebesar Rp2,57 triliun pada tahun 2022 untuk membiayai 769.903 unit rumah MBR.

“Dana APBN untuk perumahan juga dialokasikan melalui anggaran belanja Kementerian PUPR dimana selama tahun 2018-2022 telah direalisasikan sebesar Rp36,22 triliun untuk 1.139.654 unit rumah baik dalam bentuk pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan sarana prasarana umum," tandas Rionald.