Kemenkeu Lakukan Investigasi pada 69 Pegawai dengan Harta Tak Jelas

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan investigasi terhadap 69 pegawai yang memiliki harta tak jelas.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh, menjelaskan pihaknya sudah memanggil 10 pegawai per Senin, 6 Maret 2023. Menurutnya hal ini dilakukan unuk mengklarifikasi data dari para pegawai yang memiliki profil berisiko.

"Terhadap pegawai profil tinggi, irjen akan melakukan klarifikasi atau bahkan investigasi. 10 orang sudah kita panggil,"  katanya dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Penanganan Pegawai di Kemenkeu Pada Rabu 8 Maret 2023.

• Adeging ke-266 Mangkunegaran Dimeriahkan Festival Musik hingga Kuliner
• FBI Sebut TikTok Berpotensi Kontrol Data Jutaan Warga AS
• Mengenal Orangutan Tapanuli, Kerabat Dekat Manusia yang Terancam Punah
• Merchandise Piala Dunia U-20 Andalkan Produk Lokal Indonesia

Dia menargetkan proses klarifikasi data akan selesai dalam waktu dua minggu. Jika ada data yang mencurigakan, pihaknya akan langsung melakukan investigasi lanjutan kepada para ASN tersebut.

Adapun kata Awan, sebelumnya Kemenkeu sudah melakukan cek formal juga materil terkait anomali harta kekayaan pegawai internal. Setelah ditemukan sesuatu yang tidak wajar, pihaknya akan mengecek kembali, mulai dari profil jabatan, sumber harta kekayaan, harta kekayaan yang tidak dilaporkan, hingga transaksi mencurigakan.

Sebelumnya Irjen Kemenkeu ini merinci berdasarkan LHK tahun 2019 yang dilaporkan tahun 2020, terdapat 33 pegawai tidak clear hartanya. Kemudian untuk LHK tahun 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear, sehingga total ada 69 pegawai tidak clear.

Lebih lanjut, Kemenkeu menggandeng KPK untuk menyelesaikan kasus harta tak wajar yang tengah viral belakangan ini, termasuk kasus Rafael Alun. Nantinya, mereka akan bekerja sama mendeteksi pegawai Kemenkeu melalui LHKPN KPK. Di mana KPK secara elektronik sudah terhubung dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional).