Kemenkeu Sebut Dapat Komitmen Investasi Kendaraan Listrik Rp310 T
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan berhasil menarik komitmen investasi senilai US$20,3 miliar atau setara Rp310,59 triliun (kurs Rp 15.300) untuk mengembangkan kendaraan listrik.
Energi
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan berhasil menarik komitmen investasi senilai US$20,3 miliar atau setara Rp310,59 triliun (kurs Rp15.300) untuk mengembangkan kendaraan listrik.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, dari angka tersebut, senilai US$15 miliar atau Rp229,5 triliun akan digunakan untuk baterai kendaraan listrik.
"Nilai investasi untuk produk baterai kendaraan listrik mencapai US$15 miliar dolar AS atau Rp229,5 triliun. Ini menjadi komponen yang paling banyak menarik minat investor," katanya dalam acara ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting and Related Meetings di Hotel Mulia, Rabu, 23 Agustus 2023.
- Sri Mulyani: KPR Hijau Potensial Sasar Generasi Milenial
- Ini Cara Menggunakan Vanish Mode di Instagram, Bantu Anda Tetap Aman!
- Daftar Motor Honda yang Pakai Rangka eSAF
Menurut Febrio, hal ini tak terlepas dari ragam insentif fiskal yang diberikan pemerintah bagi investor yang ingin menanamkan modalnya pada pembangunan ekonomi hijau.
Beberapa di antaranya tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengurangan PPN, hingga pengurangan pajak terkait properti atau PBB.
Dengan berbagai insentif untuk mendorong berkembangnya ekosistem kendaraan listrik itu, diperkirakan akan mampu menekan emisi karbon hingga 15 juta ton CO2.
Febrio mengatakan Indonesia berperan penting dalam transisi energi ramah lingkungan. Hal itu tercermin dari target penurunan emisi dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada 2030 dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional.
Febrio menjelaskan pemerintah masih membutuhkan tambahan biaya senilai US$281 miliar atau setara Rp4.305 triliun untuk mencapai target NDC di 2030.